Sosok Mahfud MD yang Dikenal Sebagai Pendekar Hukum di Indonesia

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, salah satunya pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Pasangan tersebut menjadi yang kedua mendaftar ke KPU, setelah pasang Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Penunjukkan Mahfud MD menjadi calon pendamping Ganjar Pranowo menarik perhatian publik.  Sebab dia bukan berasal dari kader partai koalisi.

Lalu siapakah sosok Mahfud MD yang dipilih Megawati untuk mendampingi Ganjar Pranowo itu.

Nama asli Mahfud MD adalah Muhammad Mahfud, ia lahir di Sampang, Madura, Jawa Timur 66 tahun lalu. Tepatnya 13 Mei 1957.

Baca juga: Purnawirawan TNI Gabung TPN Ganjar-Mahfud MD: Eks Kabais Hingga Mantan Kepala Bakamla

Mahfud merupakan anak keempat dari tujuh orang bersaudara.

Sosok Mahfud MD dikenal sebagai akademisi profesor hukum tata negara.

Pada era Presiden Jokowi dirinya ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Mahfud dikenal sebagai sosok yang selalu memperjuangkan hukum dengan keputusan yang bijak, terutama dalam sistem kenegaraan di Indonesia.

Bahkan menurut Mahfud apabila tatanan hukum berjalan dengan baik, maka setengah dari persoalan bangsa akan terselesaikan.

Beliau bertekad memberikan kepastian hukum kepada yang di atas (kalangan elit) dan perlindungan hukum bagi rakyat kecil.

Selain dikenal sebagai akademisi, sosok Mahfud MD pernah mengembangkan beberapa jabatan strategis, diantaranya Menteri Pertahanan RI tahun 2000 hingga 2001.

Kemudian pada tahun 2001 pernah menjadi Menteri Kehakiman dan HAM.

Mahfud juga pernah terjun di dunia politik menjadi anggota DPR RI komisi III tahun 2004 hingga 2006.

Tahun 2006 hingga 2007 masih menjadi DPR RI di komisi I dan pada 2007 hingga 2008 kembali di komisi III DPR RI.

Setelah hampir empat tahun menjadi anggota legislatif, Mahfud MD mengemban amanah sebagai ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2008 hingga 2013.

Pada 2019 hingga sekarang dipercaya menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan oleh Joko Widodo.

(*)