Lombok Timur dan Kota Mataram Tidak Kebagian Rp45 Miliar Anggaran Stunting dari Kemenkes

Pihaknya kni sedang mencari solusi tambahan anggaran agar PMT bisa segera tersalurkan.

"Memang ada kendala teknis di sana, ada biaya bahan dan biaya distribusi. Biaya bahan sudah ada biaya pengolahan dan biaya distribusi yang belum ada, itu harus tertuang dalam juknis," kata Hamzi.

Mengatasi persoalan tersebut, kata Hamzi, Kemenkes membolehkan anggaran itu diambil 10 persen untuk biaya produksi dan distribusi.

Baca juga: Megawati Minta Turunkan Stunting hingga Nol Persen, Tribun Beri Penghargaan bagi Tokoh Penggerak

Walaupun dalam pelaksanaannya tetap mengacu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari Kemenkes.

Plt. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi NTB H L Makripuddin menjelaskan, saat ini kabupaten yang dengan angka stunting yang tinggi adalah Kabupaten Lombok Timur disusul Kabupaten Lombok Utara.

Meskipun menjadi kabupaten dengan angka stunting yang tinggi, Kabupaten Lombok Timur tetap tidak mendapatkan bantuan tersebut.

"Karena bantuan yang ditransfer oleh Kemenkes ke masing-masing puskesmas, itu pertimbangannya melihat fiskal daerah, angka memang tinggi tapi kemampuan fiskal juga harus dilihat," kata Makripuddin.

(*)