Jumlah Penduduk Miskin Turun, Catatan BPS Jadi 25,9 Juta Orang pada Bulan Maret 2023

TRIBUNLOMBOK.COM, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan pada Maret 2023.

Sekretariat Utama BPS,  Atqo Mardiyanto menyampaikan, hingga periode tersebut, persentase penduduk miskin mencapai sebesar 9,36 persen atau mencapai 25,9 juta orang.

Jumlah tersebut turun 460.000 jiwa jika dibandingkan September 2022 dan turun 260.000 jiwa jika dibandingkan dengan Maret 2022.

Sementara itu, jika dilihat secara persentase, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 turun 9,36 persen atau turun 0,21 persentase poin terhadap September 2022 dan 0,18 persentase poin terhadap Maret 2022.

Indonesia mengalami tren penurunan persentase penduduk miskin sejak Maret 2021.

Persentase penduduk miskin Indonesia pernah naik hingga 10,19 persen pada masa pandemi di September 2020.

Meski demikian, Atqo menyebut tingkat kemiskinan Maret 2023 ini belum pulih seperti masa sebelum pandemi.

Pada September 2019, penduduk miskin di Indonesia tercatat 24,78 juta orang.

“Sejak Maret 2021, tingkat kemiskinan mengalami penurunan seiring pemulihan ekonomi nasional, meskipun sempat mengalami kenaikan pada September 2021,” tutur Atqo dalam rilis BPS, Senin (17/7/2023).

BPS mencatat disparitas kemiskinan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih lebar.

Tingkat kemiskinan di wilayah, pedesaan sudah lebih rendah dari level sebelum pandemi. Sedangkan di wilayah perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi.

“Pada Maret 2023, tingkat kemiskinan di pedesaan 12,22 persen, sementara di perkotaan 7,29 persen,” jelasnya.

Penurunan kemiskinan di perkotaan lebih dalam dari pada pedesaan, dibandingkan pada September 2022 terjadi penurunan tingkat kemiskinan di pedesaan sebesar 0,14 persen sementara di wilayah perkotaan mengalami penurunan 0,24 persen.

Batas garis kemiskinan Indonesia naik. BPS mencatat, garis kemiskinan Indonesia pada Maret 2023 meningkat menjadi Rp 550.458 per kapita per bulan.

Garis kemiskinan ini naik 2,78 persen bila dibandingkan dengan September 2022. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Maret 2022, garis kemiskinan juga meningkat 8,90 persen.

Atqo menyampaikan, perkembangan garis kemiskinan merupakan penentu status miskin dari penduduk untuk garis kemiskinan.

Peningkatan garis kemiskinan di wilayah perkotaan lebih tinggi dari wilayah pedesaan.

Adapun garis kemiskinan pada pedesaan tercatat Rp 525.050 per kapita per bulan, naik 2,78 persen dari Rp 513.170 per kapita per bulan pada September 2022.

Garis kemiskinan di perkotaan pada Maret 2023 Rp 569.299 per kapita per bulan, meningkat 3,07 persen dari Rp 552.349 per kapita per bulan pada September 2022.

“Berdasarkan komponen pembentuknya peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan,” tutur Atqo.

Garis kemiskinan makanan tercatat Rp 408.522 per kapita per bulan atau mencapai total garis kemiskinan 74,21 persen.

Sementara itu, garis kemiskinan bukan makanan Rp 141.936 per kapita per bulan atau 25,79 persen.

Peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan.

Pada Maret 2023, komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan, baik di perkotaan maupun di pedesaan, pada umumnya hampir sama.

Beras masih memberi sumbangan terbesar, yakni sebesar 19,35 persen di perkotaan dan 23,73 persen di pedesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua yakni 12,14 persen di perkotaan dan 11,34 persen di pedesaan).

Komoditas lainnya adalah daging ayam ras 4,53 % di perkotaan dan 2,93 % di pedesaan, telur ayam ras 4,22 persen di perkotaan dan 3,34 persen di pedesaan, mie instan 2,56 persen di perkotaan dan 2,24 persen di pedesaan, gula pasir 1,69 persen di perkotaan dan 2,35 persen di perdesaan, dan seterusnya.

Komoditas bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar, baik pada garis kemiskinan perkotaan dan perdesaan, adalah perumahan 8,81 persen di perkotaan dan 8,38 persen di pedesaan, bensin 3,96 persen di perkotaan dan 3,78 persen di perdesaan, dan listrik 3,10 persen di perkotaan dan 1,78 persen di pedesaan.

Sebagai informasi garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan.

Garis kemiskinan terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM).

Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari.

Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Sedangkan garis kemiskinan non makanan merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Ekonomi Indonesia Terus Membaik

Badan Pusat Statistik menyatakan kondisi perekonomian Indonesia saat ini terus membaik.

Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS) Atqo Mardiyanto menyampaikan, membaiknya kondisi perekonomian tersebut tercermin dari beberapa indikator. Di antaranya penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Pada Februari 2023, tingkat pengangguran terbuka turun 5,45 % atau lebih rendah dibandingkan Agustus 2022. Lalu, nilai tukar petani (NTP) pada Maret 2023 sebesar 110,85, mengalami peningkatan dibandingkan September 2022 yang sebesar 106,82.

Pada periode September 2022 hingga Maret 2023 inflasi mengalami penurunan 1,32 persen, lebih rendah dibandingkan Maret 2022 hingga September 2022 yang sebesar 3,60 persen.

Faktor lain yang mendukung perekonomian Indonesia semakin baik adalah konsumsi rumah tangga yang tumbuh positif.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada kuartal I 2023 meningkat sebesar 2,37 persen dibandingkan kuartal III 2022.

“Kita bisa tahu kondisi perekonomian nasional terus membaik. Ini juga akan mempengaruhi kondisi kemiskinan Maret 2023,” tutur Atqo dalam rilis BPS, Senin (17/7/2023).

Atqo juga menyampaikan, penyaluran bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat ternyata bisa mengurangi beban pengeluaran masyarakat.

Berdasarkan catatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) peran program keluarga harapan (PKH) tahap I tahun 2023 telah mencapai 89,3 persen. Sedangkan penyaluran bansos sembako telah mencapai 86,5 persen. (kontan)