Gubernur NTB Tidak Setuju WSBK Mandalika Dicoret, Zulkieflimansyah: Serahkan ke Pemda!

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Jimmy Sucipto

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah tidak setuju dengan wacana penghapusan gelaran balap internasional World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika.

Menurut Zulkieflimansyah, tidak ada event sekelas internasional yang baru dibuka dan langsung mendapatkan untung.

"Memang untuk penentuan eventnya, awal-awal pasti rugi. Tidak ada event yang baru diselenggarakan langsung untung, kalau bisa duduk kembali, dan jangan jadikan ini kaya beban gitu," ujar Zulkieflimansyah, Kamis (15/6/2023).

Gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini menekankan, efek positif gelaran internasional semacam WSBK, MotoGP, hingga MXGP harus dilihat dari berbagai macam sisi.

Diantaranya okupansi hotel dan pemasukan lainnya, yang dinilai menyumbang pendapatan daerah.

"Penyelenggaraan event mau MXGP, MotoGP WSBK pasti rugi. Tapi Hotel Aruna untung, yang lain-lain untung," kata Zulkieflimansyah.

Baca juga: WSBK Akan Dicoret? Gubernur NTB: Selama Ini Ramai karena Pemda yang Jalan dan Bergerak

Tidak sampai di situ saja, Zulkieflimansyah justru menyalahkan balik kinerja PT ITDC dan MGPA.

Awalnya, Zulkifliemansyah menyoroti semangat ITDC dan MGPA yang melempem saat mengadakan event berkelas internasional.

"Mereka itu kadang-kadang, hari sebelum (event) saja tidak ada gairah. Coba diserahkan ke Pemda itu, mestinya kita bisa. Makanya kita ingin mengadakan MXGP ini untuk membuktikan kita pun bisa, gitu," ungkap Bang Zul.

Selanjutnya, Zulkieflimansyah menjelaskan ITDC dan MGPA seharusnya menyerahkan gelaran WSBK dan MotoGP kepada Pemda NTB.

Pasalnya Bang Zul menilai, ITDC dan MGPA hanya berkerja secara maksimal bila event tersebut menguntungkan.

"MGPA dan ITDC kesannya kalau bisa jangan hanya WSBK, MotoGP juga ga usah mereka. Supaya mereka konsentrasi di Bali saja yang uangnya lebih banyak, kan begitu logikanya," kesalnya.

Disinggung terkait langkah konkrit, Bang Zul mengomentari pemerintahan pusat.