Koalisi Besar KIB-KIR Dekati Kenyataan, Golkar Hormati PDIP yang Memilih Jomblo

TRIBUNLOMBOK.COM, JAKARTA - Zig-zag langkah politik lima Parpol pendukung Presiden Jokowi mulai kelihatan arah tujuannya dalam menghadapi Pilpres 2024 mendatang.

Golkar, PAN dan PPP yang membentuk KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) dengan Gerindra dan PKB yang membentuk Koalisi KIR (Kebangkitan Indonesia Raya) kini semakin mesra.

Baca juga: Prabowo Akui Ada Kesepakatan Koalisi Indonesia Raya dan Koalisi Indonesia Bersatu

Bahkan belakangan muncul wacana membentuk koalisi besar yang menggabungkan KIB dan KIR.

Wacana pembentukan koalisi besar mencuat pasca acara silaturahmi Presiden Jokowi dengan lima pimpinan Parpol pendukung pemerintah di Kantor DPP PAN pada Minggu (2/4/2023).

Kelima Parpol tersebut yakni Golkar, PPP, dan PAN yang tergabung dalam KIB serta Gerindra dan PKB yang tergabung dalam Koalisi KIR. Dua Parpol lain pendukung pemerintah, PDIP dan NasDem tidak terlihat hadir. Kabar yang berkembang, NasDem malah tidak diundang dalam acara itu.

Ketum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, fondasi pembentukan koalisi besar sudah dibahas oleh kelima pimpinan Parpol.

“Koalisi besar kan kemarin kita sudah bertemu secara silaturahmi, fondasinya sudah kita bahas,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (4/4/2023).

Fondasi tersebut terkait dengan kepemimpinan Indonesia pada periode berikutnya. Airlangga menegaskan bahwa kelima partai akan intens bertemu untuk merumuskan koalisi besar.

“Dan tentu antar-pimpinan lima partai ini kami cukup cair dan kami akan terus berkomunikasi intens agar koalisi ini bisa terus menemukan bentuknya,” katanya.

Airlangga mengatakan, tidak menutup kemungkinan ada partai lain yang akan bergabung dalam koalisi besar. Pihaknya membuka diri bagi partai yang ingin bergabung bersama Golkar, PAN, PPP, Gerindra, dan PKB.

Presiden Jokowi juga menyebut, dua koalisi partai saat ini yakni KIB cocok dengan Koalisi KIR. “Cocok,” kata Jokowi usai acara silaturahmi di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

Terkait penggabungan dua koalisi tersebut, Jokowi menyerahkan kepada para Ketum partai masing-masing. Yang pasti, kata presiden, koalisi harus dibangun untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Saya hanya bilang cocok, terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai, untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik,” katanya.

Dalam acara silaturahmi tersebut, Jokowi mengakui membicarakan masalah kebangsaan sekaligus keberlanjutan program pembangunan ke depannya.

“Yang berbicara itu ketua-ketua partai, saya bagian mendengarkan saja,” katanya.