Antisipasi Ketidakpastian Ekonomi 2023, Pemerintah Siapkan 5 Persen Anggaran Cadangan

TRIBUNLOMBOK.COM, JAKARTA - Pemerintah kembali melakukan kebijakan automatic adjusment anggaran kementerian dan lembaga (K/L) pada tahun 2023. Hal ini dilakukan untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kebijakan automatic adjusment merupakan mekanisme pencadangan anggaran yang diblokir sementara pada pagu belanja kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023.

Baca juga: Presiden Jokowi Soroti Sirkuit Mandalika sebagai Titik Baru Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Namun kebijakan tersebut bukanlah pemotongan anggaran. Sri Mulyani hanya meminta sebesar 5 persen dari alokasi anggaran guna menjadi cadangan untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi tersebut.

"Cadangan itu artinya 95 persen bapak dan ibu sekalian tetap menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan. 5 persen ini saya bintangin dulu ya, 5 persen loh pak," ujar Sri Mulyani dalam acara Economic Outlook 2023, Selasa (28/2/2023).

Selain itu, Sri Mulyani mengatakan, pencadangan anggaran 5 persen tersebut tidak akan mengganggu perekonomian mengingat biasanya belanja kementerian/lembaga sampai akhir tahun tidak mencapai 100 persen. Untuk itu, anggaran yang bukan menjadi prioritas akan diblokir sementara dulu.

"Biasanya belanjanya juga tidak sampai 100 persen. Yang paling hebat itu biasanya 98 persen (belanjanya), rata-rata mereka di 94 persen hingga 95 persen. So actually, saya itu sebetulnya mengatakan 5 persen yang sering tidak kepakai itu saya bintangin," katanya.

Untuk diketahui, kebijakan tersebut meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk memblokir seagian dari anggaran yang belum prioritas dilaksanakan di awal tahun.

Dengan demikian, kementerian dan lembaga diarahkan untuk memprioriotaskan belanja yang benar-benar penting terlebih dahulu.

Pertumbuhan melambat

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan melambat pada 2023. Ekonom DBS Group Research Radhika Rao memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sekitar 5 persen yoy, atau lebih rendah dari capaian tahun 2022 yang sebesar 5,31 persen yoy.

Pelambatan ini ini seiring dengan peluang konsumsi rumah tangga yang melambat karena kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang menyundut inflasi.

"Biasanya, saat harga BBM dan inflasi naik, akan menyebabkan penurunan konsumsi dengan jeda sekitar enam bulan," ujar Rao dalam hasil riset DBS edisi Februari 2023.

Ini dengan menilik peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia. Pada 2013 hingga 2015, terjadi kenaikan tajam harga BBM dan meroketnya inflasi. Kondisi tersebut juga menyebabkan penurunan konsumsi rumah tangga sekitar enam bulan ke depannya.

Meski memang capaian inflasi pada tahun 2022 tak setinggi yang diperkirakan, tetapi DBS masih melihat kekhawatiran masyarakat akan peningkatan harga barang dan jasa ke depan. Terlebih, masyarakat sudah pernah mengalami kenaikan pengeluaran pada semester II-2022 akibat kenaikan inflasi.

"Setengah dari responden kami mengatakan, kenaikan inflasi pada September 2022 dan Oktober 222 menambah pegeluaran mereka sebanyak lebih dari 10 persen," tambah Rao.

Dengan kondisi ini, mayoritas responden DBS masih meyakini tren inflasi akan berlangsung selama enam bulan ke depan.

Nah, inilah yang akhirnya menyebabkan masyarakat menyesuaikan pegeluaran mereka dengan lebih banyak menabung dan berimbas pada melambatnya roda konsumsi rumah tangga. (kontan)