Pemda Lombok Timur Hibahkan Tanah 10 Are untuk Hidupkan Wisata Kuliner

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Proyek Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) yang berlokasi di eks-Pasar Lama Paok Motong saat ini sudah hampir rampung.

Setelahnya, Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur menginginkan sebagian tanah yang telah dihibahkan kepada desa untuk dikelola di proyek KIHT tersebut dimanfaatkan untuk pemberdayaan UMKM Lokal.

Hingga harapannya, tanah seluas 10 are di samping timur KIHT tersebut dapat dijadikan sebagai kawasan wisata kuliner.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur H M Juaini Taofik, setelah dikonfirmasi TribunLombok.com, Jumat (27/1/2023). 

Baca juga: Bupati Lombok Timur dan AK NTB Coba Hapus Stigma Negatif Kecimol Lewat Festival

"Ada tanah seluas 10 are yang kita sisakan dari proyek KIHT, dan itu nantinya akan dikelola pihak desa, namun harapan saya semoga Kades Paok Motong bisa mengelolanya agar tidak terlihat kumuh."

"Maunya kita di sana dibangun pusat wisata kuliner, semisal saya bayangkan ada tempat ngopi, jajan, buka puasa, karena posisinya juga di pinggir jalan negara, untuk itu kenyamanan juga nantinya akan  menjadi daya tarik," ucap Sekda.

Dikatakan Sekda, upaya Pemda saat ini adalah fokus untuk menumbuhkan wisata kuliner di daerah. 

Hal ini dikarenakan, Lombok Timur yang memiliki keberagaman makanan khas yang patut untuk diperkenalkan secara luas. 

Baca juga: Danrem 162/Wira Bhakti Dampingi Danpusterad Kunjungi Kodim 1615/ Lombok Timur

Hingga tempat pemasaran menjadi salah satu yang paling utama diperhatikan.

Tempat makan dikatakan Sekda, saat ini menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar, khususnya jika melihat perkembangannya di Kota Mataram.

"Mengapa kita tumbuhkan wisata kuliner, pajak hotel restoran, Kota Mataram hidupnya dari sana, kita ingin Lombok Timur belajar dari sana," jelasnya.

Dicontohkan Sekda, seperti yang dilakukan Mekkow di Lombok Timur yang saat ini membayar pajak Rp29 juta per bulannya. 

"Kalau banyak rumah makan kita bisa membayar seperti itu, maka PAD kita juga akan membaik," demikian Sekda. 

Bergabung dengan Grup Telegram TribunLombok.com untuk update informasi terkini: https://t.me/tribunlombok.