Wawancara khusus Puan Maharani: Saya Sudah Bekerja Maksimal di DPR

TRIBUNLOMBOK.COM, JAKARTA - Puan Maharani menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sejak 2019.

Puan yang juga ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu berhasil mengantongi 404.034 suara di daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah V pada pemilihan legislatif (Pileg) 2019. Puan pun dilantik menjadi Ketua DPR RI pada 1 Oktober 2019 lalu.

Baca juga: Wawancara Khusus Puan Maharani: Menentukan Capres Bukan Perkara Mudah

Selama menjabat sebagai Ketua DPR RI, Puan Maharani mengaku mendapat sejumlah kritikan dari masyarakat. Di mana, dia dinilai tak bekerja maksimal selama menjadi orang nomor satu di Parlemen Senayan itu.

Puan pun angkat bicara soal kinerjanya yang dikritik oleh masyarakat. Menurutnya, DPR RI di era kepemimpinannya telah bekerja secara maksimal.

Hal itu diungkapkan Puan Maharani saat sesi wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Ruang Ketua DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023). Berikut petikan wawancanya.

Ini agak bergeser ke DPR. Berdasarkan banyak survei itu lembaga yang kepercayaan publik paling rendah ini DPR. Menurut Mbak Puan apa yang bisa dilakukan agar DPR kepercayaannya di masyarakat bisa naik?

Ya setelah kemudian saya dipercaya dan diberikan amanah sebagai Ketua DPR, saya kemudian berusaha membangun menjadi DPR yang terbuka. Bisa menerima aspirasi rakyat.

Tentu saja dengan cara waktu itu kan beberapa kemudian setelah saya dilantik sebagai Ketua DPR kan Covid, pandemi Covid. Jadi kita hanya bisa zoom.

Di Zoom pun saya membuka DPR untuk bisa dilihat oleh publik. Jadi kalau dalam pembahasan-pembahasan itu saya minta publik bisa memberikan masukannya apa saja yang bisa diterima dan tidak bisa diterima.

Dan tentu saja yang namanya masuk ke rumah itu di mana-mana ada aturan yang nggak bisa masuk nyelonong aja. Misalnya, menuliskan surat minta izin, teriak-teriak di depan sana misalnya begitu, tetapi memaksa masuk dia, tidak bisa.

Jadi saya membuka DPR terbuka untuk publik atau rakyat, tapi dengan aturan. Setelah kemudian sekarang pandemi Covid-19 sudah berkurang, apalagi ke depannya sudah mulai aturan PPKM itu dibuka bisa berkumpul.

Kemarin saja dalam pembahasan-pembahasan undang-undang, bahkan saya membuka satu ruangan untuk masyarakat atau perwakilan dari masyarakat untuk mengikuti jalannya pembahasan dari setiap undang-undang.

Jadi mereka baru tahu 'Mbak saya baru tahu ternyata membahas undang-undang itu tidak segampang itu. Ada pro kontra melibatkan 9 fraksi, bahkan anggota DPR'.

Kadang-kadang anggota DPR punya hak untuk bicara, walaupun itu berdasarkan dari satu fraksi belum tentu semuanya menyatakan hal yang sama kecuali nanti kemudian fraksinya menyatakan menyetujui satu hal baru semuanya menyetujui, tapi anggota DPR punya hak untuk menyampaikan terlebih dahulu. Jadi begitu.

Makanya bukannya kalau membahas undang-undang itu hari ini bisa atau hari ini akan dibahas, besok harus selesai itu perlu proses yang panjang.