Berita Lombok Timur
DPRD Lombok Timur Soroti Sosok Calon Plt Bupati Jelang Pilkada Serentak 2024
DPRD Lombok Timur berharap Plt Bupati yang menjabat sebagai bukan orang lain tetapi sosok yang paham kondisi daerah
Penulis: Ahmad Wawan Sugandika | Editor: Wahyu Widiyantoro
lihat foto
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika
TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Wakil Ketua DPRD Lombok Timur Daeng Paelori menegaskan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati jelang Pemilu 2024 yang akan diajukan Gubernur dan dipilih nantinya harus mengedepankan profesionalitas.
"Karena Plt ini merupakan pejabat yang akan memimpin daerah kedepan hingga memang harus bebas dengan kepentingan organisasi, partai, dan kelompok yang ada. Kalau dari awal mereka terjebak nantinya akan menimbulkan conflict of interest di kemudian hari," ucap Daeng menjawab TribunLombok.com, Selasa (13/12/2022).
Daeng memandang adanya indikasi keberpihakan kepada ke kelompok-kelompok tertentu yang perlu mendapat perhatian.
Menurutnya, pejabat yang akan menjabat sebagai Plt nantinya harus netral dan terhindar dengan kelompok tertentu.
Baca juga: Isi Perppu 1 Tahun 2022: Jumlah Kursi DPR Bertambah Jadi 580 di Pemilu 2024
Daeng mengakui nama-nama pejabat yang akan digadang-gadang sebagai Plt sudah bermunculan di muka publik.
"Kalau saya menilai orang secara pribadi semua baik, namun ada kecenderungan informasi berkembang. Sebelum Gubernur akan mengusulkan ke Kemendagri, dan ini kan perlu lobi, namun kok wacana itu sudah sampai di masyarakat," katanya.
Namun diakuinya keterbukaan informasi yang saat ini tak terbendung membuat orang bebas menilai dan bebas untuk mengeluarkan pendapat.
"Namun saya berharap Plt yang akan menjabat nantinya harus mengedepankan berbagai asas kepentingan daerah bukan pribadi apalagi kelompok," tegasnya.
Ia berharap Plt ke depan arus menguasai daerah dengan benar.
Diharapkan khususnya di daerah yang menjabat sebagai Plt bukan orang lain, namun orang yang sudah paham dengan regulasi dan kondisi yang ada di daerah.
"Sesuai dengan aturan UU yang berlaku akan dilihat pangkat dan jabatan, yang nanatinya dia akan memimpin birokrasi, hingga kita harapkan juga Gubernur selektif untuk mengusulkan dia," tekannya.
Gubernur juga dalam hal ini dikatakannya juga harus netral, mengingat Gubernur di tahun 2024 kedepan juga akan maju kembali dalal pemilihan.
"Hingga Gubernur dalam mengusulkan calon jangan berharap ada imbas politik, kita akan pantau itu, akan ada nanti semacam resistensi kalau Gubernur ada indikasi memilih dalam rangka kepentingan pribadi," tutup Daeng.
(*)
