DPR Tetap Sahkan UU KUHP Meski Sejumlah Pasal Bertentangan dengan UUD 1945

KUHP terbaru dianggap sebagai UU untuk melindungi penyelenggara negara sekaligus membatasi hak konstitusional publik

Tribunnews.com
Kompleks Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. KUHP terbaru dianggap sebagai UU untuk melindungi penyelenggara negara sekaligus membatasi hak konstitusional publik. 

TRIBUNLOMBOK.COM - Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) akhirnya sah menjadi Undang-undang (UU).

Pengesahan RKUHP menjadi UU KUHP ini disahkan dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II tahun Sidang 2022 DPR RI, Selasa (6/12/2022).

Pemimpin Sidang Sufmi Dasco Ahmad mengetok palu sidang pertanda RKUHP sah menjadi KUHP.

Sebelum disahkan, Dasco lebih dulu bertanya kepada peserta sidang mengenai keputusan atas pembahasan RUU KUHP ini.

"Selanjutnya, saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang undang tentang kitab hukum pidana dapat disetujui?" kata Wakil Ketua DPR ini, seperti dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Draf RKUHP Atur Pidana Penyebar Berita Hoaks, Penjara 6 Tahun & Denda Rp500 Juta

Jawaban setuju para peserta sidang mengiringi ketukan palu Dasco sebagai tanda menyetujui.

Dasco menyatakan bahwa seluruh fraksi di DPR menyepakati agar RKUHP dibawa dalam rapat paripurna.

Namun, kata dia, ada satu Fraksi yaitu Fraksi PKS yang menyepakatinya dengan catatan.

"Kita sudah tahu bahwa semua fraksi sepakat dan fraksi PKS sepakat dengan catatan. Saya sudah memberikan kesempatan kepada fraksi PKS untuk memberikan catatan dan kesempatan pada sidang paripurna hari ini," jelasnya.

Sebelum persetujuan, Rapat Paripurna juga telah memberikan kesempatan kepada Komisi III DPR menyampaikan laporan RKUHP.

Pembacaan laporan disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

Pacul menyatakan, pihaknya bersama pemerintah sudah menindaklanjuti seluruh pendapat dan masukan terhadap draf RKUHP.

Pembahasan RKUHP disebut terbuka dan penuh kehati-hatian.

"Beberapa isu krusial itu sudah dilakukan penyesuaian substansi maupun redaksional, penambahan penjelasan, hingga penghapusan substansi," jelasnya.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved