Pemda Lombok Timur Rakor Inflasi dengan Mendagri, Ingatkan Kenaikan Harga di Akhir Tahun

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Menjelang tahun baru 2023, tren inflasi di Indonesia mengalami penurunan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara daring, Senin (5/12/2022).

Pemda Lombok Timur menjadi salah satu peserta rapat kordinasi tersebut. Juga kapolres dan Dandim 1615 Lombok Timur.

Diungkapkan Tito, perkembangan inflasi sampai November 2022 dari angka 5,71 persen turun menjadi 5,42 persen.

"Angka tersebut menempatkan Indonesia di posisi kedua terendah dari 20 negara G-20 setelah Jepang," tuturnya.

Baca juga: Bupati Lombok Timur Terima DIPA dan TKDD 2023 dari Gubernur Provinsi NTB

Sementara dari 186 negara Indonesia berada di posisi 139.

Hal tersebut disebut Tito berkat kerja dan koordinasi tim pengendali inflasi di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

"Karena itu penanganan inflasi sebagai skala prioritas dapat menjadi perhatian, salah satunya melalui evaluasi yang dilakukan setiap pekan melalui Rakornas," terangnya.

Mendagri meminta sejumlah daerah menyampaikan intervensi yang dilakukan sehingga berhasil menekan laju inflasi.

Tito Karnavian mengingatkan 52 Pemda yang sama sekali belum melakukan upaya intervensi guna pengendalian inflasi.

Ia pun mengingatkan daerah meningkatkan realisasi APBD, baik dari sisi pendapatan maupun pembelanjaan.

"Hal tersebut penting mengingat belanja pemerintah sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat," tegasnya.

Mendagri Tito Karnavian dalam hal ini menggarisbawahi realisasi BTT maupun bantuan sosial.

Sementara itu, Kepala BPS Margo Yuwono dalam rakor tersebut mengingatkan inflasi tahun 2022 memiliki sejumlah faktor penyebab.

Pertama, perkembangan harga global sebagai akibat gangguan pasokan terhadap komoditas impor atau yang tidak dapat disiapkan di dalam negeri.

Kedua, produksi komoitas hortikultura pada musim tertentu. Kemudian tingginya tingkat permintaan pada periode tertentu seperti Hari Raya atau hari besar keagamaan dan tahun ajaran baru.

Faktor terakhir adalah penyesuaian harga terkait harga komoditas yang diatur pemerintah.

Margo merangkum harga yang diatur pemerintah berpengaruh terhadap inflasi di semua kabupaten/kota.

Ia juga mengingatkan pentingnya melihat inflasi berdasarkan tahun kalender (yaer to date) untuk mengelola inflasi dengan lebih baik.

Sebagai tambahan, disampaikan pula agar waspada terhadap ancaman inflasi Desember 2022.

"Tidak hanya akibat tingginya permintaan, melainkan pula karena bencana alam yang terjadi di wilayah sentra produksi, maupun sekitarnya," kata Margo.

(*)