Pemda Lombok Timur Harus Menempuh Enam Langkah Konkret untuk Menekan Inflasi

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Lombok Timur harus menempuh enam langkah konkret untuk menekan angka inflasi.

Upaya tersebut antara lain melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, mendistribusikan BTT dan dukungan transportasi dari APBD.

Baca juga: Pohon Tumbang Timpa Seorang Pengendara hingga Terluka Parah di Lombok Timur

Langkah tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dalam rakor lewat lewat zoom, Senin (14/11/2022).

Rakor tersebut membahas tindak lanjut yang harus dilakukan seluruh Pemda di Indonesia

Adapun tindak lanjut setiap Pemda di antaranya melaporkan hasil pemantauan harga komoditas bahan pokok dan penting setiap hari

Pemda juga harus merealisasikan belanja tidak terduga untuk dukungan pengendalian inflasi.

Pemda harus memberikan bantuan transportasi dari APBD, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait dengan melihat komoditas yang memberikan andil dalam kenaikan harga.

Selanjutnya Pemda juga melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, melaksanakan pencanangan gerakan menanam.

Kepala BPS Lombok Timur, Ir. Lalu Putradi menjelaskan, Kota Mataram sebagai sampel inflasi di Pulau Lombok mengalami deflasi 0,12 persen.

"Dengan deflasi yang terjadi pada bulan Oktober kemarin, maka inflasi pada bulan Januari hingga Oktober sebanyak 5,86 persen," ujarnya.

Menurut Putradi, angka tersebut lebih tinggi dari inflasi nasional yakni 4,73 persen .

Terjadi perubahan harga juga ikut mempengaruhi inflasi. Dia berharap dua bulan terakhir ini inflasi berada di bawah 6 persen .

Harga beberapa komoditas bahan pangan mengalami kenaikan bulan November 2022 seperti bawang merah, dan cabai rawit.

"Namun beras stabil, diharapkan sampai Desember kondisinya tetap stabil. Ini menandakan bahwa harga bahan pangan walaupun terjadi kenaikan di beberapa jenis komoditi namun jika beras tetap stabil maka kondisi inflasi cukup kecil," terangnya.

Sekretaris Daerah Lombok Timur, M Juaini Taofik sewaktu memimpin rapat di ruang rapat bupati Lombok Timur itu mengingatkan agar tindak lanjut rakor itu penuh kehati-hatian.

"Mengingat dari data yang dilaporkan, Lombok Timur berada di antara 298 pemda yang belum memenuhi keenam upaya konkret dalam penanganan inflasi tersebut," kata Taofik.

Sekda mengingatkan semua pihak agar tetap optimistis sehingga bisa masuk di klaster 1 jika keempat upaya tersebut dapat dieksekusi.

Diingatkan pula apa yang sudah dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur diikuti dinas-dinas yang lain.

Terlebih lagi Bappeda agar mendukung bagian ekonomi untuk segera melaporkan progress penanganan inflasi daerah tersebut melalui aplikasi yang tersedia. (*)