Berita Bima

Wali Kota Bima H Muhammad Lutfi Berdialog dengan Warga Bantaran Sungai Padolo

Pada kesempatan tersebut, wali kota menjelaskan sejumlah poin penting terkait relokasi dan pengosongan bantaran sungai.

Penulis: Atina | Editor: Dion DB Putra
FOTO ISTIMEWA/KIRIMAN MITRA
Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi (baju hitam) berdialog dengan warga di bantaran sungai Padolo Kota Bima, Minggu (13/11/2022). 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi SE menemui dan berdialog dengan warga di bantaran sungai Padolo Kota Bima.

Mengenakan pakaian santai, wali kota langsung mendatangi warga RT 01 RW 01 Kelurahan Dara, yang sempat menolak pembongkaran rumah.

Baca juga: Kasus Narkoba di Polres Bima Kota, Polda NTB: 2 Orang Diassesment, 1 Orang Jadi Tersangka

Pada kesempatan tersebut, wali kota menjelaskan sejumlah poin penting terkait relokasi dan pengosongan bantaran sungai.

"Yang akan diganti ini, yang ada bangunannya. Artinya dikasi tanah dan rumah. Jadi rumah diganti rumah," ujar Muhammad Lutfi dalam live akun Diskominfotik Kota Bima, Minggu (13/11/2022).

Lalu bagaimana dengan tanah?

Wali kota mengatakan, tanah atau lahan kosong tidak diganti karena berdasarkan UU sepadan sungai dianggap tanah pemerintah.

Soal sisa tanah juga dijelaskan, tidak akan menjadi milik negara tapi tetap menjadi milik warga tersebut.

Seperti misalnya, ada warga yang memiliki lahan hingga 10 meter dari bibir sungai, maka hanya 5 meter yang akan digunakan untuk sebagai sepadan sungai dan sisanya tetap milik warga tersebut.

"Keuntungannya, ada rumah di relokasi dan di sini juga ada," timpal wali kota.

Terkait status rumah di lokasi relokasi pun, wali kota memastikan akan menjadi milik warga, bukan milik pemerintah.

"Sertifikat atas nama bapak, jadi milik bapak. Kalau disebut milik pemerintah, bagaimana ceritanya orang itu namanya satu-satu," tegasnya.

Wali kota menjelaskan, keuntungan apa saja yang akan diperoleh warga jika bantaran sungai Padolo telah ditata.

Satu di antaranya, harga tanah di bantaran sungai yang mahal karena sudah ada jalan inspeksi dan penataan yang apik.

Wali kota mencontohkan penataan sungai di Kelurahan Rontu dari program Raturaga Mantika.

Politisi Golkar ini pun memastikan, fasilitas dasar masjid akan dibangun di kawasan perumahan relokasi.

Sedangkan pasar, tidak mungkin dibangun di kawasan relokasi karena hanya ada 500 KK.

Begitu pun sekolah, yang menurut wali kota ada di bagian bawah Kadole, yakni di Lingkungan Rontu Kelurahan Rontu.

"Pasar ada di Kumbe, tinggal muter dikit. Kalau sekolah, ada di bawah Rontu. Nanti kita bangun, kebetulan masih ada sisa lahan pemerintah," ungkapnya.

Pada kesempatan ini, juga ada dialog antara wali kota dengan warga.

Seperti soal kondisi rumah yang dianggap warga tidak layak dihuni, wali kota memastikan akan diperbaiki dan meminta Plt Kalau BPBD untuk mencatatnya.

Untuk jaringan ponsel, wali kota mengaku sedang mengupayakan karena titik tempat sinyal telah ditemukan dan itu bisa mencakup wilayah Kota Bima lain, yang masih dalam status blind spot.

Warga juga mengeluhkan soal banjir yang masih terjadi di perumahan relokasi.

Tapi wali kota menjawab, banjir di perumahan relokasi sudah tidak ada. (*)

Berita lain dari Bima klik di sini

Sumber: Tribun Lombok
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved