Dukung Ganjar Jadi Capres, FX Rudyatmo Dapat Peringatan Keras dan Terakhir dari PDIP

TRIBUNLOMBOK.COM, JAKARTA - DPP PDIP benar-bernar bersikap tegas terhadap kadernya yang terlibat mendukung Capres sebelum ada pengumuman dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo yang selama ini getol mendukung Ganjar Pranowo menjadi Capres 2024, harus menelan pil pahit.

Baca juga: DPP PDI Perjuangan Sudah Memberi Sanksi untuk Ganjar Pranowo

Kader PDIP tulen yang mantan wali Kota Solo dua periode itu dijatuhi sanksi tegas oleh DPP PDIP.

FX Rudy diberi sanksi peringatan keras dan terakhir karena dinilai melanggar marwah partai. Sekali lagi melanggar, FX Rudy bakal dipecat dari PDIP.

Sanksi itu dijatuhkan setelah FX Rudy dipanggil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun, Rabu (26/10/2022).

Oleh DPP, FX Rudy dinilai melanggar keputusan Kongres V PDIP karena telah bicara tentang Capres.

Pada Kongres tahun 2019 itu, telah diputuskan bahwa Ketum PDIP Megawati yang memegang penuh kewenangan terkait Capres dan Cawapres.

"Setelah dilakukan klarifikasi tadi (kemarin), saudara (FX Rudy) dinyatakan melanggar keputusan Kongres yang telah diputuskan bahwa semua menyangkut calon presiden dan wakil presiden adalah kewenangan Ibu Megawati Soekarnoputri, seluruh kader tertib, tanpa kecuali," kata Komarudin saat konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (26/10/2022).

FX Rudy menerima dengan penuh tanggung jawab. Rudy mengatakan, sebagai kader senior PDIP, ia memiliki prinsip, sikap dan komitmen terhadap Ketum Megawati.

"Pada prinsipnya, saya sebagai kader senior partai mempunyai prinsip, sikap, dan komitmen terhadap Ketum PDIP Ibu Prof Hajah Megawati Soekarnoputri," kata Rudy.

Oleh karena itu, Rudy mengatakan, dia menerima sanksi yang diberikan Dewan Kehormatan PDIP kepadanya dengan penuh tanggung jawab. "Sehingga dengan sanksi yang diberikan kepada saya, sanksi keras dan terakhir itu pun saya terima dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

Kemudian, ia menegaskan, ke depannya akan memenuhi momentum pemenangan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden (Pilpres) sesuai keputusan kongres PDIP.

"Dan tugas-tugas saya ke depan adalah untuk memenuhi momentum pemenangan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Ibu Ketum, yang diberi mandat oleh kongres partai," kata Rudy.

Pengumuman peringatan keras untuk FX Rudy tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun seusai pertemuan tertutup bersama Rudy dan Hasto. Dalam klarifikasi tertutup itu, Rudy dinyatakan melanggar keputusan Kongres V PDIP.

"Tapi di ruangan ini saya sampaikan, kita menjatuhkan sanksi supaya kader-kader merasa adil dari Sabang sampai Merauke. Setelah dilakukan klarifikasi tadi (kemarin), saudara (FX Rudy) dinyatakan melanggar keputusan kongres yang telah diputuskan, bahwa semua menyangkut Capres dan Cawapres adalah kewenangan Ibu Megawati Soekarnoputri," ucap Komarudin Watubun.

Dalam momen pengumuman sanksi terhadap Rudy tersebut, Komarudin terlihat berkaca-kaca. Suaranya bergetar ketika menyampaikan sanksi peringatan keras terhadap Rudy. Komarudin menyebut, Rudy merupakan teman seperjuangannya yang juga kader senior di PDIP.

"Pemeriksaan terhadap Pak Rudy memang agak lama, sebagai kader senior dan Pak Rudy sebagai teman seperjuangan, tapi dalam posisi ini saya harus tegas dan saya tidak pandang bulu. Anda adalah teman perjuangan saya, bagian dari sejarah partai," ungkap Komarudin dalam konferensi pers.

"Keputusan kongres yang telah diputuskan bahwa semua menyangkut calon presiden dan wakil presiden adalah kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Seluruh kader tertib tanpa kecuali," tegas Komarudin Watubun.

Lantas, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan alasan suara Komarudin Watubun sampai bergetar ketika mengumumkan sanksi untuk Rudy. "Pak Komar sampai tergetar, karena mengingat perjalanan yang panjang, tetapi disiplin harus ditegakkan di dalam partai," jelasnya.

Sebelumnya, pemeriksaan terhadap FX Rudy berjalan kurang lebih selama 1,5 jam. Setelah dilakukan klarifikasi, FX Rudy diberikan sanksi peringatan keras dan terakhir. Kemudian, Komarudin Watubun menyerahkan surat keputusan terkait sanksi tersebut kepada Rudy.

Jauh sebelumnya, FX Rudy menyebut, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, "laku" untuk Pilpres 2024. Menurutnya, sejumlah partai telah menyatakan dukungannya kepada Ganjar sebagai Capres pada Pilpres 2024.

"Artinya, kader PDIP 'laku dijual'. Ganjar dicalonkan berarti kader itu bagus kan. Bukan hanya bagi internal (PDIP) saja, eksternal juga, ada PAN juga," kata Rudy, Selasa (18/10/2022) lalu.

Rudy mengatakan, dukungan dari partai lain tidak seharusnya diartikan sebagai pembajakan terhadap kader PDIP. Hal itu justru menunjukkan bahwa kinerja Ganjar dinilai baik.

"Bukan membajak, kita realistis saja. Saya senang ada kader yang dipinang. Banyak yang mendukung berarti baik kan," kata Rudy.

Sejak saat itu, Rudy getol mendorong Ganjar untuk maju sebagai Capres 2024. Meski begitu, Rudy menyatakan, akan tetap menunggu putusan Megawati sebagai Ketum PDIP.

"Saya dukung (Ganjar). Kader mendukung kader kan sah, tapi semua manut (nurut) Ketum (Megawati Soekarnoputri). Saya mendukung satu juta persen," ucap Rudy.

Hasto sebut ciri kader PDIP

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara terkait adanya beberapa kader yang diberikan sanksi baru-baru ini.

Hal tersebut disampaikan Hasto Kristiyanto setelah melakukan proses verifikasi dan memberikan sanksi terhadap Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2022).

Hasto mengatakan, jika kader PDIP telah mendapatkan sanksi teguran, biasanya kader tersebut akan menjadi disiplin untuk tidak melanggar lagi.

"Biasa kalau kader PDIP, kalau sudah dikeluarkan sanksi teguran akan disiplin untuk tidak melanggar sanksi lagi," kata Hasto.

Menurutnya, hal itu merupakan ciri-ciri kader PDIP. Dimana kader tersebut bersikap sesuai ciri-ciri partainya. "Itu ciri PDI Perjuangan, taat asas dan juga memahami (kesalahan)," ujar Hasto.

Kata Hasto, hal itu juga berlaku meski sanksi yang diberikan berat, bahkan berujung pemecatan. Sebab, ia mengatakan, sikap para kader tersebut merupakan kultur yang dibangun PDIP.

"Sehingga, tahapan-tahapan, meskipun sanksi lebih lanjut pembebasan tugasan dan pemecatan. Tetapi biasanya kalau sudah diberikan (sanksi), kultur yang terbangun itu akan mentaati itu," jelasnya.

"Karena sanksi ini kan sifatnya sekali berlaku sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan," tutur Hasto. (tribunnews)