3 Nama Penting di Balik Dugaan Kongkalikong Proyek di Kota Bima, Ada yang Dijuluki Jenderal Lapangan

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas dugaan tindak pidana korupsi di Kota Bima, mencuatkan sejumlah hal baru. 

Mulai dari praktik pinjam bendera dalam pengadaan barang dan jasa, penguasaan pekerjaan fisik oleh kelompok tertentu, hingga dugaan keterlibatan keluarga pejabat tinggi. 

TribunLombok.com mendapatkan data, setidaknya ada 3 nama yang paling berperan dalam dugaan praktik kongkalikong pengadaan barang dan jasa di Kota Bima. 

Baca juga: Kontraktor Garap Jembatan Gantung di Kota Bima Mengaku Kaget Dipanggil KPK

Informasi ini diperoleh dari sejumlah sumber.

Menurut sumber TribunLombok.com, ketiga orang yang paling berperan ini, pertama berinisial MM, kedua MF dan ketiga RA. 

Baca juga: Jadwal Bioskop Mataram Hari Ini: XXI, CGV, Cinepolis, 14 Oktober 2022, Pamali Masih Tayang!

Peran ketiga orang ini, diduga sebagai 'pengepul' proyek fisik agar bermuara pada satu tempat. 

Sumber mengatakan, MM berperan pada tahun 2019 lalu dengan peran yang sangat besar. 

Tidak hanya keluarga dekat pejabat tinggi di Kota Bima, dia juga pemain lama dalam dunia kontraktor. 

Jauh sebelum ia menguasai pekerjaan fisik di Kota Bima, MM sebelumnya sudah banyak mendapatkan paket proyek di wilayah Kabupaten Bima. 

Masih menurut sumber, angka-angka proyek yang diperolehnya pun cukup fantastis, hingga bernilai miliaran rupiah. 

Seperti proyek di Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, Spam di Tambora, proyek untuk pemukiman terpencil di Donggo dengan rata-rata nilai kontrak di atas Rp 1 miliar. 

"Kalau di Kota Bima baru-baru ini, yang sekarang ini (menyebutkan nama pejabat tinggi)," sebut sumber. 

Baca juga: Jadwal Kapal Rute Lembar Menuju Padangbai, 15 Oktober 2022

MM  memiliki julukan khusus atas perannya pada tahun 2019, yakni pejabat tinggi di Kota Bima karena kewenangannya yang sangat besar dan hampir menyamai pejabat tinggi yang sebenarnya. 

Sumber  mencontohkan, ketika uang proyek cair maka MM memerintahkan tangan kanannya mengambil uang tersebut ke sumber. 

Kemudian tangan kanannya tersebut menyetorkan uang, ke satu bank berplat merah di Kota Bima. 

"Hebatnya, meski bukan si MM yang setor, tapi bukti setor dan tandatangan itu, nama si MM. Karena dibantu oleh pegawai bank, yang inisial T," ungkap sumber. 

Media ini kemudian mengulik, hubungan antara MM dengan pegawai bank berinisial T. 

Menurut sumber, keduanya murni sebagai nasabah prioritas dan karyawan bank. 

Akan tetapi, pegawai bank berinisial T ini kerap melakukan penyetoran atas nama MM dan juga tandatangan MM. 

"Jadi ditiru sama T atas perintah MM. Termasuk ada setor ke keluarga pejabat tinggi di Kota Bima, inisial M," sebutnya. 

Masih dari penuturan sumber, biasanya pegawai bank akan mendapatkan honor atau fee ketika ada nasabah yang melakukan transaksi banyak. 

"Jadi MM itu nasabah prioritas. Nomor rekeningnya saja, nomor cantik dibuat oleh ibu T itu," bebernya. 

Baca juga: 37 Mahasiswa Sekolah Pascasarjana UTS Laksanakan Study Tour ASEAN

Namun peran MM, hanya berlangsung pada tahun 2019 karena adanya selisih dengan pejabat tinggi di Kota Bima. 

MM terdepak, tapi muncul orang baru dengan peran yang sama menggantikan MM, yakni inisial MF dan RA. 

Keduanya merupakan seorang ASN, kemudian mengatur seluruh berjalannya pekerjaan fisik pada tahun 2020 hingga 2021. 

Keduanya memiliki julukan juga, karena kewenangan plus plus yang diberikan.

MF dijuluki sebagai koordinator atau kadang dijuluki sebagai kadis. 

Kemudian RA dijuluki sebagai jenderal lapangan. 

"Ya selama 2020 sampai 2021 itu, keduanya ini yang mengatur semuanya. Tapi sekarang kayaknya sedang diistirahatkan , karena sedang heboh dan disorot," timpal seorang sumber lainnya. 

Media ini kemudian mengulik, siapa MF dan RA. 

Menurut sumber, MF masih memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat tinggi di Kota Bima. 

Sedangkan RA, 'pejuang' pemerintahan saat ini ketika masa pemilihan daerah lalu. 

Sumber juga menyebutkan, peran RA sangat besar termasuk dalam mengumpulkan sumbangan uang dari para kontraktor untuk keperluan di luar agenda pemerintahan. 

Untuk diketahui, sejak tanggal 10 Oktober lalu sejumlah kontraktor di Kota Bima menghadapi penyidik KPK di kantor BPKP Perwakilan NTB. 

Mereka dikonfrontir, terkait sejumlah proyek di Kota Bima, yang bersumber dari APBD murni Kota Bima dan anggaran bencana banjir sebesar Rp 166 miliar. 

Seluruh pekerjaan fisik ini, berlangsung mulai tahun 2019 - 2021. 

Namun sebagian kontraktor mengaku, dimintai dokumen perusahaan, termasuk rekening pribadi mulai tahun 2018 - 2021. 

Hingga saat ini, proses masih berlangsung di gedung BPKP Perwakilan NTB. 

Informasi yang dihimpun media, ini merupakan hari terakhir dan yang diperiksa adalah kalangan orang-orang dekat pejabat tinggi di Kota Bima.

(*)