Komisi I DPRD Sumbawa Barat Beri Catatan untuk Dinsos Agar Perhatikan Penyandang Disabilitas

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Galan Rezki Waskita

TRIBUNLOMBOK.COM, SUMBAWA BARAT - Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa Barat atau KSB memberikan catatan untuk Dinas Sosial (Dinsos) Sumbawa Barat.

Dinas Sosial diminta agar lebih memperhatikan penyandang disabilitas. Hal ini demi menegakkan Perda Kabupaten Sumbawa Barat tentang disabilitas.

Baca juga: DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Sahkan Perda APBD Tahun Anggaran 2023

Baca juga: Badan Anggaran DPRD Sumbawa Barat Bahas Raperda APBD 2023 Bersama Tim Pemda

Harapan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbawa Barat. Mohammad Hatta dalam rapat dengar pendapat (RDP), Rabu (5/10/2022).

Menurut Hatta, anggaran daerah mesti dialokasikan cukup besar bagi kepentingan penyandang disabilitas karena sudah ada perda tentang itu.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat memiliki program Pari Disabilitas. "Kalau cuma dikasih uang, beberapa ratus ribu, mereka tidak akan berkembang," jelas Hatta.

Program ini, kata Mohammad Hatta, diharapkan memiliki output yang lebih besar dalam advokasi dan pemberdayaan agar penyandang disabilitas mandiri.

"Kami mendorong agar ada semacam pilot proyeklah, walaupun kemudian hanya sepuluh..dua puluh per tahun, tapi ada progres (pemberdayaan)," tegas Hatta.

Pemberdayaan yang diharapkan dapat berupa pendidikan skill khusus seperti tenun, komputer, jahit, dan lain-lain sesuai kemampuan penyandang disabilitas.

Hatta mengatakan, banyak tempat di Indonesia yang dia kunjungi tidak ramah terhadap penyandang disabilitas.

Melalui Dinas Sosial KSB, Mohammad Hatta berharap agar Sumbawa Barat menjadi kabupaten yang memulai menerapkan prinsip ramah disabilitas.

"Saya juga sudah banyak berkomunikasi dengan PT. AMNT untuk ini," lanjut Hatta.

Ia berharap perusahaan tambang di Sumbawa Barat itu dapat membantu melalui program CSR. Menurut Hatta, AMNT telah menyatakan kesiapannya.(*)