Sebanyak 23 SMK di Provinsi NTB Diajukan Menjadi BLUD

"Itu tahun 2021 terbentuknya menjadi BLUD yang sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur. Sekarang kita ajukan lagi 23 SMK," ujarnya.

Ikhwan menjelaskan, untuk menjadi SMK BLUD terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sekolah.

Antara lain SMK harus memiliki perencanaan bisnis dan pelayanan.

Kemudian memiliki infrastruktur yang cukup seperti peralatan dan SDM.

Serta memiliki produk unggulan yang bisa diterima oleh pasar.

"Saat ini kita sudah memiliki 1.000 produk yang sudah tercatat di katalog dan semua produk yang dihasilkan itu tidak dibuat-buat melainkan dari hasil metode pembelajaran, sehingga mereka belajar dan menghasilkan produk atau jasa," terang Ikhwan.

Menurut dia, keistimewaan SMK BLUD ini para siswa bisa lebih terampil.

Kemudian di luar jam belajar mereka bisa membuat dan mengerjakan produk yang bisa menarik minat pasar.

"Jadi, kalau sekolah sudah BLUD mereka bisa mencari penghasilan sendiri dan hasil penjualan setiap produk yang dihasilkannya bisa masuk menjadi kas sekolah untuk digunakan kembali membuat produk," ucapnya.

Namun demikian, kata Ikhwan, meski SMK tersebut sudah menjadi BLUD, produk yang dihasilkan tidak bisa langsung dipasarkan oleh pihak sekolah.

Melainkan mereka harus menjalin kerjasama dengan UMKM atau IKM yang ada di daerah.

"Kenapa, karena sekolah tidak bisa langsung masuk dalam bisnis praktis, sehingga mereka harus menggandeng pihak lain seperti IKM/UMKM. Nanti mereka lah yang kemudian menjual," katanya.

Menurutnya, saat ini SMK tidak bisa hanya mengandalkan dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan pemerintah.

Karena untuk membiayai operasional sekolah, dana BOS saja tidak akan cukup.

"Kalau pakai dana BOS satu, dua kali praktek saja langsung habis. Tapi dengan sekolah menjadi BLUD maka itu bisa dilakukan," ujar Ikhwan.