DPD KNPI NTB Dorong Kompensasi Kenaikan BBM Tepat Sasaran

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah akan memberikan kompensasi kepada masyarakat imbas dinaikkannya harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTB mengingatkan agar pemerintah berlaku adil dan memberikan kompensasi yang seimbang.

“Kompensasi yang merupakan konversi subsidi BBM ini harus tepat sasaran,” kata Ketua DPD KNPI NTB H Baihaqi pada Kamis, (8/9/2022).

Baihaqi mengatakan sudah banyak kasus yang menunjukkan bagaimana kompensasi ekonomi seringkali disalahgunakan dan tidak tepat sasaran.

Dinikmati masyarakat yang relatif mampu, sedangkan rakyat yang membutuhkan terabaikan.

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan BBM di Kota Bima Diakhiri Pungut Sampah Mahasiswa dan Aparat

“Ambil contoh seperti program jaringan sosial pemerintah seperti BLT, PKH, dan lainnya, terlalu banyak informasi yang kita terima program itu banyak tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Sedangkan BBM merupakan kebutuhan pokok yang fundamental. Aqi melihat akan banyak lapisan masyarakat terdampak atas kebijakan ini.

“Sehingga perlu subsidi itu dialokasikan dan dikawal secara khusus untuk petani kita, nelayan, buruh, mereka ini tulang punggung perekonomian negeri yang harus dipastikan menerima manfaat kompensasi,” tekannya.

Dikatakan juga bila pemerintah berencana menyalurkan bantuan tunai sebagai kompensasi, diharapkan itu bukan satu-satunya.

Misalnya pemerintah juga berkomitmen memastikan, harga bahan pokok lain tidak terkena dampak kenaikan.

“Jadi bukan cuma BLT sebagai solusi satu-satunya,” tegasnya.

Sebelumnya elemen Organisasi Kepemudaan (OKP) juga telah bergerak. Mereka secara tegas menyatakan menolak kenaikan BBM.

“Seperti kita tahu, Covid tidak hanya menyangkut kesehatan tetap berdampak sangat serius pada ekonomi rakyat,” kata Ketua Umum IMM Mataram Muhammad Anhar.

Lebih aneh lagi, ia menyebut harga minyak mentah dunia saat ini sedang turun. Tetapi pemerintah pusat mengambil kebijakan terbalik.

“Kami curiga ini tidak lepas dari rencana mereka (pemerintah pusat, Red) ingin membangun Ibu Kota Negara yang di Kalimantan,” ungkapnya.

(*)