Berita Bima
Gebrak Kantor DPRD Kabupaten Bima, EK-LMND Desak Presiden Jokowi Cabut Kenaikan Harga BBM
Puluhan mahasiswa di Bima menuntut Pemerintahan Jokowi mencabut kembali kebijakan kenaikan harga BBM
Penulis: Atina | Editor: Wahyu Widiyantoro
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina
TRIBUNLOMBOK.COM, BIMA - Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Kota dan Kabupaten Bima menggebrak rumah rakyat di Bima.
Puluhan mahasiswa ini, menuntut Pemerintahan Jokowi mencabut kembali kebijakan harga BBM yang telah dinaikan pada Sabtu (3/9/2022).
Mahasiswa meminta anggota DPRD Kabupaten Bima, untuk bertemu langsung dan menggelar audiensi.
Dalam pernyataan sikapnya, EK-LMND menyatakan kenaikan harga BBM bisa memicu menurunnya daya beli masyarakat.
Baca juga: Kritik Pemerintah Soal Kenaikan Harga BBM, Fahri Hamzah: Rakyat Tolak Sampai Kiamat
Mereka yakin naiknya harga BBM pasti diikuti dengan naiknya harga bahan pokok yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Tidak hanya itu, mahasiswa juga meminta pemerintah membangun kilang-kilang minyak sendiri agar tidak bergantung kiriman dari negara lain.
"Kenapa harus impor, sedangkan kita sendiri punya peluang untuk membangun kilang-kilang minyak," ujar Koordinator Lapangan (Korlap), Wanda Ardiansyah.
Hal lain yang menjadi tuntutan EK-LMND, mendorong Polri mengungkap mafia-mafia minyak dan gas.
Dalam aksi ini, mahasiswa juga mengusung tuntutan yang berkaitan dengan pertanian.
Seperti memasifkan pendistribusian alsintan dan bibit pertanian yang unggul, mendesak Dinas Pertanian agar mengevaluasi BPP dan UPT pertanian se Kabupaten Bima.
Pantauan TribunLombok.com, mahasiswa berorasi kurang lebih satu jam di depan kantor DPRD Kabupaten Bima.
Kemudian mahasiswa diarahkan untuk masuk dalam ruang paripurna, untuk melakukan dialog.
Baca juga: Harga BBM Naik, Pengamat: Pemulihan Ekonomi Industri Pariwisata Terancam
Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa menyampaikan seluruh tuntutannya ke hadapan anggota dewan.
Korlap kedua aksi, Dedi Wahyudin menyampaikan langsung dan direspons dengan baik oleh anggota dewan.
Dewan menyampaikan, akan menerima tuntutan mahasiswa dan diteruskan ke DPRD Pusat.
(*)