Ketua Bapemperda DPRD NTB Apresiasi Sekolah Politik Anggaran FITRA NTB, Dorong Parpol Ambil Bagian
Sekolah Politik Anggaran dianggap memiliki urgensi yang kuat dalam konteks melahirkan pelaku politik yang memiliki pengetahuan da
Penulis: Lalu Helmi | Editor: Maria Sorenada Garudea Prabawati
lihat foto
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD NTB Akhdiansyah menyambut baik program Sekolah Politik Anggaran yang diinisiasi FITRA NTB.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai kegiatan tersebut memiliki urgensi yang kuat dalam konteks melahirkan pelaku politik yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mumpuni terkait mekanisme anggaran.
Politisi, kata Akhdiansyah tak cukup hanya punya niat baik.
Melainkan harus juga memahami pemahaman tentang seluk beluk anggaran yang muaranya nanti dapat mengafirmasi lebih banyak kepentingan masyarakat.
Baca juga: FITRA NTB Launching Sekolah Politik Anggaran, Siapkan Bacaleg Paham Mekanisme & Tata Kelola Anggaran
"Bagi setiap anggota DPR, aktivis politik bahwa niat baik saja tidak cukup tanpa keterampilan dan pengetahuan yang baik. Ketika duduk di eksekutif maupun legislatif, bekal pemahaman anggaran itu penting," kata Akhdiansyah saat menghadiri launching Sekolah Politik Anggaran FITRA NTB pada Jumat, (26/8/2022) di Mataram.
Diakuinya, selain fungsi praktif menyangkut kebijakan atau kepentingan masyarakat, pemahaman anggaran juga dapat berkontribusi terhadap perbaikan kualitas demokrasi.
Khususnya di NTB.
"Ini berkontirbusi untuk perbaikan demokrasi di NTB. Jadi kehadiran Sekolah Politik Anggaran ini memberikan keterampilan awal bagi pelaku politik di NTB bagus dalam rangka menambah surplus demokrasi kita di NTB," katanya.
"Jadi ketika ada aktor politik yang paham anggaran, tentu kebijakan itu akan lebih memihak pada kepentingan masyarakat," kata anggota komisi II DPRD NTB itu.
Dirinya mengakui, fakta di lapangan banyak di antara aktor politik baik di legislatif maupun eksekutif belum sepenuhnya memahami mekanisme anggaran.
Baca juga: Hadiah dari OPD Pemkot Kota Bima untuk Pawai Rimpu Ternyata Tidak Ada Dalam RKA
Di legislatif, kata Akhdiansyah secara normatif sudah ada banggar.
"Tetapi kalau ada yang bisa punya pengalaman yang lebih mendalam soal anggaran tentu akan lebih bagus. Sehingga kadang-kadang banyak hal yang terlewatkan. Implikasinya, banyak kegiatan yang hasil aspirasi masyarakat tidak terakomodir," tandasnya.
Pihaknya pun mengaku siap mengerahkan partainya untuk ikut ambil bagian dalam program Sekolah Politik Anggaran ini.
Terobosan FITRA NTB ini setidaknya memiliki tiga manfaat.
