Swakelola Tipe 1 DAK Dikbud NTB Untungkan Banyak Pihak, Serap Kisaran 8730 Pekerja Lokal

Terkait penentuan supplier, ia tak ingin berkomentar banyak.

Sebab hal tersebut merupakan ranah PPK dan tim penilai untuk menjelaskan.

Namun, selaku leading sektor, pihaknya menjamin penentuan supplier telah dilakukan secara transparan dan independen.

"PPK dan tim penilai pasti sudah objektif dalam menentukan. Mereka juga pasti punya data yang kuat sebagai alasan jika diminta menjelaskan," terangnya.

Saat ini, pihaknya tengah fokus menjalankan mekanisme yang ada agar DAK Dikbud NTB segera terlaksana.

"Kita buktikan dengan hasil saja besok, kalau kita tanggapi ndak kerja kita nanti. Begitu nanti kualitasnya lebih baik dari sebelumnya, di situ kita lihat kegiatan ini menguntungkan banyak pihak."

"Menguntungkan pihak sekolah karena bangunannya lebih prima, menguntungkan masyarakat karena bisa terlibat, menguntungkan pemerintah karena ada pertumbuhan ekonomi. Nanti waktu yang akan berbicara," paparnya.

Senada dengan Ikhwan, anggota Komisi V DPRD Provinsi NTB Lalu Budi Suryata menyebut penggunaan sistem swakelola tipe 1 di program DAK Dikbud NTB membawa banyak manfaat.

Menurutnya maksud program yang bersumber dari pemerintah pusat itu menggunakan pola swakelola tipe 1 itu telah jelas rujukannya.

Swakelola tipe 1 ini dinilainya sangat baik, yakni menghidupkan ekonomi masyarakat melalui program bela dan beli produk lokal.

"Sebab, jika merujuk aturan, maksud Pak Mendikbud itu baik, yakni menghidupkan perputaran ekonomi di sekitar sekolah bisa berjalan dengan adanya program DAK ini."

"Bayangkan saja akan berapa tenaga kerja lokal dan material dari wilayah tempatan yang akan terserap," pungkasnya.

(*)