PPK dan Kepala Sekolah Klaim Penentuan Supplier Program DAK Dikbud NTB Sesuai Aturan

proses awal pengajuan supplier proyek DAK Dikbud NTB dilakukan seluruhnya di sekolah

Penulis: Lalu Helmi | Editor: Wahyu Widiyantoro
TRIBUNLOMBOK.COM/LAELATUNNI'AM
Ilustrasi suasana kegiatan belajar di salah satu ruangan kelas SMA di Mataram. Penentuan supplier untuk program pemerintah Dana Alokasi Khusus (DAK) Dikbud NTB diklaim telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Penentuan supplier untuk program pemerintah Dana Alokasi Khusus (DAK) Dikbud NTB diklaim telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

PPK SMK Dikbud NTB I Ketut Suwardana menjelaskan, proses awal pengajuan supplier dilakukan seluruhnya di sekolah.

Sekolah mengajukan kepada Dikbud NTB kemudian dikurasi oleh tim penilai.

Calon supplier harus menyiapkan dan memenuhi seluruh dokumen persyaratan yang tercantum dalam formulir.

Baca juga: Kepala Sekolah di Sumbawa Minta DAK Dikbud NTB Segera Terlaksana

Adapun beberapa hal yang menjadi penilaian bagi calon supplier adalah kemampuan, saldo, pengalaman bekerja, jarak dengan sekolah, surat keterangan dari desa, serta hal-hal lain yang termaktub dalam formulir.

Meskipun jarak antara lokasi supplier dengan sekolah dekat.

Tetapi tidak memenuhi kriteria yang ada, maka hal itu dapat dijadikan catatan dalam penentuan supplier.

"Dari sekolah ada tanda terima, surat pengantar yang dikiirm ke dinas dikbud. Siapapun yang ingin menjadi calon supplier itu lewat sekolah," katanya, Senin (22/8/2022).

Penentuan supplier ini mempertimbangkan jarak lokasi pekerjaan dengan rekam jejaknya.

"Kalaupun supplier jauh tapi secara finansial dan track record pekerjaan mampu, maka dia berhak. Ini berkaitan dengan kemampuan menyuplai dari awal pengerjaan sampai akhir," katanya menambahkan.

Setelah proses evaluasi oleh tim penilai di Dikbud NTB selesai, kata Suwardana, kemudian hasil tersebur diserahkan ke PPK.

Suwardana menegaskan proses yang dilakukan tim penilai tersebut tidak bisa diintervensi oleh siapapun.

"Kami bekerja sesuai aturan, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Kita punya regulasi dan dokumennya, silakan dicek. Kamu punya data," terangnya.

Suwardana mengaku menerapkan langkah pencegahan korupsi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lombok
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved