Korban PMI Diberi Uang oleh Calo hingga Rp10 Juta, Disnakertrans NTB Minta Masyarakat Tidak Tergiur

Masyarakat mudah tergiur oleh calo lantaran dijanjikan sejumlah uang sebelum pemberangkatan dan dijanjikan gaji besar setelah penempatan.

TribunLombok.com/ Lalu Helmi
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB I Gede Putu Aryadi harap lintas sektor dapat bantu berantas calo PMI Ilegal. 

Persoalan di hulu, sambung Aryadi, tak dipungkiri pemerintah masih kalah dengan peredaran calo dan tekong.

Informasi yang diperolehnya, para calo dan tekong ini justru berkedok sebagai petugas lapangan (PL).

"Melalui One Channel System bisa kita pantau di hulu, PL ini harus punya job order dari negara penempatan dan mengantongi surat tugas dari P3MI. Dan mereka digaji oleh P3MI bukan memungut dari calon PMI," terangnya.

Sementara permasalahan di hilir sebagai negara penempatan, berkaitan dengan kebijakan antar negara.

Negara penempatan seperti Timur Tengah, kata dia, masih memberlakukan konversi visa.

Ini memberikan celah besar bagi calon PMI yang non prosedural menjadi prosedural setiba di negara penempatan.

"Disini pakai visa umroh, kunjungan, wisata ketika tiba di negara penempatan menjadi legal, karena disana juga butuh tenaga kerja yang murah tanpa ada perlindungan dan mengeluarkan biaya besar," katanya.

"Itu boleh lakukan konversi visa. Dan ini masih terjadi di kawasan Timur Tengah dan Malaysia," tegas mantan kepala Diskominfotik NTB ini.

Melihat adanya negara penempatan yang melegalkan hal ini, Menteri Ketenagakerjaan RI dan Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia sepakat menerapkan One Channel System.

Cara ini diharapkan dapat diterapkan serupa atau disepakati bersama Timur Tengah.

Agar tidak ada lagi kebijakan yang melegalkan proses rekrutmen yang illegal menjadi legal.

"Sehingga harapannya tak ada lagi jalan-jalan tikus. Semoga kawasan Timur Tengah dan sekitarnya yang masih memberlakukan konversi visa bisa mengikuti langkah Malaysia," ucapnya.

Persoalan visa ini, kata Aryadi, kebanyakan jalur illegal menggunakan visa wisata. Artinya, untuk visa ini langsung ke pihak imigrasi tidak ada melapor ke Disnakertrans Provinsi/Kabupaten/Kota. 

Baca juga: Jadwal Kapal DLN Oasis Hari Ini Jumat 19 Agustus 2022 Rute Lombok-Surabaya

Ketika sudah ada kasus, barulah PMI melapor untuk minta dipulangkan. Sementara di pihak KBRI para PMI ini tak terdata.

Halaman
123
Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved