DPRD Sumbawa Barat

Komisi I DPRD KSB Minta Disnaker Rawat Kepercayaan Masyarakat dalam Rekrutmen Tenaga Bangun Smelter

Pranata khawatir dengan adanya perekrutan 150 orang itu, pencari kerja cenderung langsung lamar ke perusahaan dan tidak satu pintu lewat pemerintah.

Penulis: Galan Rezki Waskita | Editor: Dion DB Putra
TRIBUNLOMBOK.COM/GALAN REZKI WASKITA
Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD KSB dengan Tim Terpadu Rekruitmen Tenaga Pembangunan Smelter AMNT, Rabu (10/8/2022). 

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Galan Rezki Waskita

TRIBUNLOMBOK.COM, SUMBAWA BARAT - DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (10/8/2022).

Dalam rapat ini DPRD mengundang pimpinan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) KSB sekaligus tim terpadu rekrutmen tenaga pembangunan smelter.

Baca juga: DPRD KSB Minta Disnaker Evaluasi Kembali Cara Sosialisasi Lowongan AMNT

Baca juga: DPRD KSB Bahas APBD Murni 2023 dan APBDP 2022

Dalam rapat tersebut Komisi I DPRD KSB mengingatkan agar Disnaker lebih sigap dalam merespons kebutuhan tenaga kerja PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Hal ini berkenaan dengan direkrutnya 150 orang pekerja pembangunan smelter oleh perusahaan di luar pengetahuan pemerintah daerah KSB.

Sementara jumlah itu disebut termasuk dalam kuota 1.200 yang diberikan untuk masyarakat lokal KSB.

Artinya, tersisa 1.050 kuota pekerja lagi bagi masyarakat KSB.

Anggota Komisi I DPRD KSB Kondi Pranata memberikan pandangannya.

Pranata khawatir dengan adanya perekrutan 150 orang itu, pencari kerja cenderung langsung lamar ke perusahaan dan tidak satu pintu lewat pemerintah KSB.

"Jangan sampai hal-hal semacam ini menjadikan masyarakat berkurang kepercayaannya ke Disnaker," kata Kondi Pranata kepada Kadisnaker Ir H Muslimin M.Si yang juga kepala Sekretariat Tim Terpadu Perekrutan Tenaga Smelter itu.

Sebelumnya, Disnaker menyatakan tidak mempersoalkan praktik tersebut lantaran 150 orang itu juga merupakan masyarakat KSB.

Di luar itu, atas berbagai alasan perusahaan saat itu membutuhkan tenaga dengan segera dalam menjalankan pekerjaan yang ditargetkan.

Akan tetapi, Wakil Ketua Komisi I DPRD KSB Mohammad Hatta mengajukan permintaan berbeda.

Disnaker KSB diminta melakukan komunikasi kembali agar 150 orang yang telah direkrut itu tidak termasuk dalam jatah 1.200 yang telah ditetapkan.

Usulan ini disampaikan dengan anggapan perekrutan 150 orang itu merupakan bagian dari langkah perusahaan sendiri. (*)

Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved