DPRD Sumbawa Barat

DPRD KSB Minta Pemda Tetap Buka Jalur Manual Penerimaan Calon Pekerja Pembangunan Smelter

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) KSB bersama tim terpadu penerimaan tenaga kerja untuk smelter memanfaatkan Aplikasi SipKanti.

Penulis: Galan Rezki Waskita | Editor: Dion DB Putra
TRIBUNLOMBOK.COM/GALAN REZKI WASKITA
Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD KSB dengan Tim Terpadu Rekruitmen Tenaga Pembangunan Smelter AMNT, Rabu (10/8/2022). 

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Galan Rezki Waskita

TRIBUNLOMBOK.COM, SUMBAWA BARAT - Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diminta meninjau kembali cara penerimaan tenaga kerja pembangunan Smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Harapan itu disampaikan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) KSB dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama tim terpadu perekrutan tenaga pembangunan smelter AMNT, Rabu (10/8/2022).

Baca juga: DPRD KSB Hadiri Sosialisasi PKPU No 4 Tahun 2022

Baca juga: Ketua Komisi III DPRD KSB Sudarli Menilai Dinas Perkim Sudah Menjadi Kebutuhan

Tim tersebut diwakili Ir. H Muslimin M.Si, kepala Dinas Disnaker KSB yang sekaligus Kepala Sekretariat tim terpadu itu.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) KSB bersama tim terpadu penerimaan tenaga kerja untuk smelter memanfaatkan Aplikasi SipKanti.

SipKanti adalah singkatan dari Sistem Informasi Pelamar, Tenaga Kerja Terintegrasi.

Menurut Muslimin, SipKanti diadakan guna memudahkan input data pelamar.

Menanggapi cara itu, DPRD meminta agar cara manual tetap diterapkan.

Pasalnya, tidak semua orang dipandang peka dan cakap terhadap teknologi.

Berikutnya, banyak pula yang berada di wilayah terisolir dan tidak bisa dimasuki oleh teknologi komunikasi.

"Ngomong telekomunikasi, tidak semua wilayah terakses. Pasti ada blank spot. Ini mohon dipertimbangkan agar kita tidak hanya terpaku ke aplikasi SimKanti," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD KSB Mohammad Hatta yang saat itu memimpin RDP.

Ia berharap agar proses manual tetap diadakan untuk adanya rasa keadilan pada semua situasi dan kepentingan di KSB.

Selebihnya, Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa Barat mengusulkan agar desa disertakan untuk membantu masyarakat dalam pemanfaatan aplikasi ini.

Selain itu, Komisi I menekankan perekrutan ini harus menekankan prinsip profesional dan berkeadilan.(*)

Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved