Kekeringan di Kabupaten Bima Tahun Ini Diprediksi Meluas

Tahun ini BPBD memprediksi titik wilayah di Bima yang krisis air bersih akan bertambah, dampak kekeringan.

Penulis: Atina | Editor: Maria Sorenada Garudea Prabawati
(freepik)
Ilustrasi kekeringan 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, BIMA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, memprediksi dampak kekeringan tahun ini semakin meluas. 

"Tahun lalu, ada 42 titik wilayah yang alami krisis air bersih. Tahun ini, kami perkirakan akan bertambah, karena hutan kita makin banyak yang gundul," ungkap Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Bima, Chandra Kusuma. 

Ia menjelaskan, prediksi tersebut juga sesuai dengan prakiraan Badan Meteorologi klimatologi dan Geofisika (BMKG), titik kekeringan di Kabupaten Bima tahun ini akan terus  bertambah dari tahun sebelumnya.

Penyebabnya, akibat perluasan hutan lindung yang dibabat petani, untuk menanam jagung, sehingga berdampak pada kekurangan mata air.

Baca juga: Mayat Bayi Ditemukan Terbungkus Plastik di Kos-Kosan, Polres Bima Kota Buru Pacar Ibu Bayi

Saat ini ungkap Chandra, sudah ada enam titik wilayah yang melayangkan permintaan kebutuhan air bersih.

Enam titik itu terdiri dari Desa Dore Kecamatan Palibelo, Desa Bajo Kecamatan Soromandi dan Desa Doridungga Kecamatan Donggo.

Kemudian Desa Wadu Wani Kecamatan Woha, Desa Rade Kecamatan Madapangga dan satu desa di Kecamatan Langgudu.

Rencananya, Selasa (26/7/2022) pihaknya akan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. 

Termasuk pimpinan kecamatan dan semua Kepala Desa (Kades) yang berada di Bima, agar melaporkan potensi kekeringan di wilayah masing-masing.

Baca juga: Soal Pembangunan Industri Pengering Jagung, Kades Serading: Ada Gejolak dalam Masyarakat

"Tujuannya supaya kita bisa identifikasi wilayah yang dilanda kekeringan dan penyaluran air bersih bisa teratur," tandasnya, saat dihubungi Senin (25/7/2022). 

Ditanya anggaran, Chandra mengaku akan dicomot dari anggaran tak terduga. Hal tersebut mungkin dilakukan, karena kekeringan masuk kategori bencana alam. 

Bahkan untuk mengantisipasi perluasan kekeringan, pihaknya berencana mengusulkan permohonan anggaran ke Pemerintah Provinsi NTB, hingga pemerintah pusat.

Baca juga: Soal Arah Politik, Pengurus Wilayah Nahdatul Wathan Tegaskan Berlabuh ke Gerindra

(*) 

Sumber: Tribun Lombok
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved