Dewan Sebut Petani Tembakau Harusnya Dapat Perhatian Lebih

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Ketua Komisi II DPRD Lombok Timur M Waes Al-Qarni menyoroti nasib petani tembakau di Lombok Timur.

Terlebih lagi jika mengacu terhadap Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2021 terkait perlindungan dan pemberdayaan petani.

"Seharusnya petani tembakau ini bisa mendapatkan perhatian yang lebih daerah, dan itu semua akan kita dorong, supaya nantinya Pemda bisa maksimal, terutama untuk membantu petani tembakau dalam bentuk subsidi pupuk dan sebagainya," ucap Waes saat di temui TribunLombok.com Senin (25/7/2022).

Lebih lanjut ia meyakini, semua sudah dilakukan oleh pemda, namun kelihatannya memang banyak hal-hal yang berbenturan dengan aturan.

Baca juga: Pergi Membersihkan Tembakau, Seorang Pria Meninggal Tak Wajar di Sawah

Hal itu kemudian membuat pemda kadang tidak bisa maksimal dalam bertindak.

Contoh misalnya untuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

"Jadi seandainya pemerintah daerah mau terfokus untuk semua itu tidak boleh, jadi melanggar aturan. Kira-kira itulah yang sebenarnya membuat pemda kurang bisa maksimal," terangnya.

Lebih lanjut Waes yang juga Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini melihat dana DBHCT ini juga akan diberikan secara merata, karena memang peraturannya seperti itu.

Baca juga: Mengenal Tembakau Bageq Rempung Khas Mandalika, Tetap Laris Saat Ramadhan

Oleh karenanya pemerintah mengambil jalan tengah.

"Kalau kita lihat juga daerah-daerah yang bukan penghasilpun dapat bagian," tuturnya.

Lebih jauh ia menerangkan, misalnya petani tembakau mau, bisa diterapkan terkait peraturan daerah yang sudah dibuat.

Namun diakui semua itu dalam proses.

Baca juga: Inflasi Gabungan Dua Kota di NTB 0,71 Persen, BPS Sebut Makanan dan Tembakau Penyumbang Terbesar

"Yang saya liat memang itu semua butuh waktu, apalagi saat ini baru kita mulai pulih dari covid-19," sebutnya.

Di mana juga lanjutnya, anggaran tidak begitu menjamin, karena sekarang juga sudah keluar aturan baru lagi untuk vaksin dan sebagainya, sehingga memang perlu diikuti saja apa arahan dari pemerintah pusat