Kemenkumham NTB

Komisi III DPR RI Soroti Beberapa Hal dari Kemenkumham Nusa Tenggara Barat

Rapat dibuka oleh Sari Yuliati selaku pimpinan rapat yang merupakan anggora fraksi Partai Golkar.

Editor: Dion DB Putra
FOTO KANWIL KEMENKUMHAM NTB
Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kanwil Kemenkumham NTB di Mataram, Rabu (20/7/2022). 

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat (NTB) menerima kunjungan kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 dalam rangka pengawasan kepada mitra kerja di NTB pada Rabu (20/7/2022).

Dalam kunjungan kerja kali ini, Komisi III DPR RI menyoroti beberapa hal penting yaitu terkait anggaran, imigrasi, pemasyarakatan dan upaya optimalisasi layanan publik dalam lingkup Kemenkumham.

Baca juga: Kanwil Kemenkumham NTB Raih Penghargaan Sebagai Penyelenggara OPini 2022

Baca juga: Kakanwil Kemenkumham NTB Tinjau langsung SKD Catar Poltekim dan Poltekip

Rapat dibuka oleh Sari Yuliati selaku pimpinan rapat yang merupakan anggora fraksi Partai Golkar.

Plh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Saefur Rochim, memulai rapat ini dengan menjelaskan tentang Kantor Wilayah Kemenkumham NTB.

Ia juga menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Komisi III terkait anggaran dan pengawasan serta menyebutkan solusi atas permasalahan yang ada.

Komisi III DPR RI pose bersama jajaran Kanwil Kemenkumham NTB saat kunjungan kerja di Mataram, Rabu (20/7/2022).
Komisi III DPR RI pose bersama jajaran Kanwil Kemenkumham NTB saat kunjungan kerja di Mataram, Rabu (20/7/2022). (FOTO KANWIL KEMENKUMHAM NTB)

Beberapa hal yang disoroti oleh Komisi III DPR RI dari Pemasyarakatan yaitu overkapasitas di Lapas maupun Rutan dan pembinaan WBP.

Dalam hal keimigrasian, rapat ini membahas terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan dalam hal Pelayanan Hukum dan HAM, membahas desa sadar hukum dan kearifan lokal yang perlu didaftarkan untuk menjaga kekayaan milik negara yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat.

Zulhairi selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, menjelaskan bahwa di NTB terdapat 63 desa sadar hukum yang telah dikukuhkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Kemenkumham NTB memiliki 20 orang tenaga penyuluh untuk memberikan penyuluhan hukum untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum dan menjadi upaya preventif dalam mengurangi overkapasitas pada Lapas maupun Rutan.

Kepala Divisi Pemasyarakatan, Maliki, berterima kasih kepada Komisi III DPR RI atas disahkannya RUU Pemasyarakatan menjadi UU Pemasyarakatan.

Ia juga menjelaskan dalam mengatasi overkapasitas ini, jajaran Pemasyarakatan sudah memiliki Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN).

Menutup rapat ini, Saefur Rochim menyatakan terima kasihnya atas kunjungan Komisi III DPR RI dan akan melaksanakan saran serta masukan yang diterima.

Rapat hari ini dihadiri secara langsung oleh Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Se-NTB dan Pejabat Administrator Kantor Wilayah. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved