BBPOM Mataram: Kualitas Jajanan Anak di Sekolah Perlu Diawasi

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Tingkat konsumsi jajanan sehat sekolah di NTB masih rendah berdasarkan pendampingan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram.

Walaupun terdapat program Pangan Jajanan Anak usia Sekolah (PJAS) sejak 2011 hingga 2022, BBPOM Mataram hanya bisa mengintervensi 15 persen sekolah di NTB atau setara dengan 1.107 sekolah.

Oleh karena itu, kerja sama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu diperluas agar tingkat kesehatan anak di NTB makin baik.

Kepala BBPOM di Mataram, I Gusti Ayu Adhi Aryapatni mengatakan, BBPOM memerlukan replikasi program PJAS.

Anggaran mengenai program replikasi tersebut akan berasal dari APBD tingkat kabupaten dan kota serta provinsi.

Baca juga: Cegah Sampah Jebol ke Laut, CEF dan MPL Universitas Hamzanwadi Berupaya dengan Trash Trap

“Kami perlu mengadakan rapat bersama atau semacam FGD mengenai cara meningkatkan cakupan program tersebut,” ungkap Ayu saat ditemui di Kantor Gubernur NTB pada Kamis, (14/7/2022).

Sebagai informasi, kendala paling krusial dalam intervensi jajanan bagi anak sekolah adalah anggaran dan sumber daya manusia yang mumpuni.

Pasalnya, BBPOM di Mataram tidak hanya mengurusi sekolah, melainkan jajan anak sekolah, keamanan pangan di pasar dan desa, kosmetika, obat tradisional, serta pendampingan UMKM.

“Kami harap agar para OPD baik di tingkat provinsi mau pun kota dan kabupaten bersedia untuk melakukan kerja kolaborasi,” papar Ayu.

Walaupun BPOM Mataram belum melakukan intervensi jajanan sekolah secara menyeluruh, pihaknya tetap melakukan proses sampling sehingga kualitas jajanan anak di sekolah sedikit terjamin.

Bila memperhatikan PJAS pada skala nasional, telah terjadi penurunan signifikan, yakni sebesar 65 persen menurun hingga 20 persen.

Baca juga: Orang Tua Patut Waspada, Bandar Narkoba Rekrut Pelajar Sebagai Pengedar di Mataram

Hal tersebut ditemukan setelah dilakukan sampling secara nasional mulai dari 2010 hingg 2022.

“Selain mengintervensi pangan jajanan di sekolah, kami juga lakukan intervensi di tingkat desa sehingga pengaruhnya bisa menyebar secara luas,” tandas Ayu.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah mengatakan, anak sekolah masih berada dalam fase tumbuh dan berkembang.