Bawaslu dan KPU Tunggu Revisi UU Pemilu atau Perpu untuk Pemilu 4 Provinsi Baru di Papua

Dalam dua pekan terakhir, pemerintah dan DPR di Jakarta, menyepakati empat DOB baru di bekas provinsi Irian Jaya itu.

Editor: Dion DB Putra
TRIBUNNEWS.COM
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, SH LL.M. 

TRIBUNLOMBOK.COM, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga pekan pertama Juli 2022 ini, belum mengambil keputusan teknis soal penyelenggaraan pemilu serentak di empat provinsi (daerah otonomi baru) di Papua.

Dua lembaga penyelenggara pemilu serentak itu juga masih menunggu rujukan hukum selevel undang undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) dari parlemen dan pemerintah pusat.

“Ini masih jadi diskusi hangat antara kami dan KPU,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, SH LL.M dalam sesi diskusi dengan jajaran manajemen Tribun Network, Jumat (8/7/2022) siang.

Dalam dua pekan terakhir, pemerintah dan DPR di Jakarta, menyepakati empat DOB baru di bekas provinsi Irian Jaya itu.

Terakhir, Kamis (7/7/2022), DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sebagai inisiatif DPR RI.

Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-28 Masa Persidangan VI Tahun 2021-2022, Kamis (7/7/2022) siang.

Sebelumnya, pada 30 Juni 2022 lalu, sidang paripurna V DPR menyetujui usulan tiga DOB ( Papua Selatan, Papua Tengah dan Pegunungan Tengah ).

Dalam revisi UU pemilu atau perpu nanti itu salah satu isu utamanya adalah kuota jumlah kursi di parlemen pusat (DPR), DPRD tingkat I dan II serta daerah pemilihan.

“Tentunya juga yang kita tunggu dari pemerintah dan DPR adalah alokasi tambahan dana pemilu,” ujarnya.

Bagja mengatakan, pada prinsipnya KPU dan Bawaslu sudah menyiapkan opsi seleksi penyelenggara di empat provinsi baru itu, untuk bisa menggelar pemilu presiden dan legislatif, 14 Februari 2024.

KPU dan Bawaslu juga mempersiapkan penyelenggaraan pilkada serentak level provinsi dan kabupaten kota, 27 November 2024 mendatang.

Selain Bagja hadir dalam diskusi Bawaslu - Tribun Network itu tiga komisioner lainnya; Totok Hariyono (divisi hukum dan penyelesaian sengketa), Puadi MM (divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi), dan Lolly Suhenty MH (divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat).

Hadir juga Kepala Biro Kerjasama kelembagaan Bawaslu RI Sudewo.
Sedangkan dari manajemen Tribun Network hadir ÇEO Tribun Network Dahlan Dahi, News Director Febby Mahendra Putra, Commercial Director H Ciptyantoro, Komisaris Aktif Sentrijanto, 24 pemimpin Redaksi, GM Business dan manajer Tribun Network se-Indonesia.

Pasca-pengesahan DPR, di Tanah Papua kini ada enam provinsi. Papua yang beribukota di Jayapura dimekarkan jadi empat.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved