Partai Gelora NTB Kritik Aturan Beli Pertalite Pakai MyPertamina, Nilai Menyusahkan Rakyat
Kebijakan membeli bahan bakar kendaraan menggunakan aplikasi MyPertamina mendapat kritikan dari Partai Gelora NTB. Kebiajakan itu dinilai menyusahkan.
Penulis: Lalu Helmi | Editor: Sirtupillaili
lihat foto
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah banjir kritikan usai membuat aturan pembelian bahan bakar kendaraan via aplikasi MyPertamina.
Penggunaan aplikasi MyPertamina dinilai menyusahkan rakyat.
Ketua DPW Gelora NTB Lalu Pahrurrozi memberikan kritik kebijakan membeli BBM pakai aplikasi MyPertamina.
Ia menyebut, kebijakan ini sebagai sesuatu yang memberatkan rakyat.
Tak berpihak pada kepentingan rakyat yang serba rumit usai 2,5 tahun terkena pandemi Covis-19.
Menurutnya, aplikasi hal tersebut mengganggu kualitas pelayanan di pom bensin, karena setiap pembayaran mesti menggunakan aplikasi MyPertamina.
Baca juga: Apakah Aman Menggunakan Ponsel di SPBU Ketika Beli Pertalite dan Solar Pakai Aplikasi MyPertamina?
Aplikasi itu juga (baca: MyPertamina) belakangan mendapatkan rating buruk di google store.
"Penggunaan ini bikin ribet dan mengganggu kenyamanan rakyat sebagai pembeli barang. Bukannya pemerintah memperbaiki layanan pada setiap SPBU, tapi malahan menambah rumit," katanya, Selasa (5/7/2022).
Penggunaan aplikasi tersebut, sambungnya, menambah beban belanja rumah tangga.
Karena setiap pemilik kendaraan mesti memiliki smartphone dengan spesifikasi tertentu untuk mendownload aplikasi MyPertamina.
Jelas hal ini cukup menyusahkan warga kecil.
"Aplikasi ini bikin ribet. Karena para pemilik kendaraan bermotor juga mesti membuat akun pada Linkaja dan akhirnya menyimpan uang disana. Artinya untuk pergi beli solar atau pertalite pengendara ini mesti pergi ke bank, isi rekeningnya," urainya.
Baca juga: Tata Cara Daftar MyPertamina di subsiditepat.mypertamina.id, Siapkan KTP Hingga Foto Kendaraanmu!
"Setelah itu dari bank mengisi saldonya ke link aja, baru bisa belanja. Atau SPBU mesti ada biaya tambahan dengan menyiapkan layanan transfer saldo ke link aja. Ribet, ini benar-benar membuat susah," sambungnya.
Ketua DPW Gelora NTB itu menyebut, integrasi MyPertamina dengan Linkaja terkena biaya admin transfer.
Misalnya, dari 136 juta kendaraan, setiap hari ada 50 juta pengendara transfer ke aplikasi Linkaja, maka biaya admin yang didapatkan sebesar 50 miliar perhari.
"Hal ini perlu dipantau dalam konteks persaingan usaha, juga pada konteks kepuasan konsumen," ujarnya.
Pria yang akrab disapa Ojhie ini menyebut, secara keseluruhan pemerintah memposisikan rakyat dalam siklus rantai yang paling lemah.
Jangan karena mereka berada pada rantai yang paling lemah, mesti menanggung beban kenaikan kenaikan harga BBM.
"Sementara para pengusaha yang menikmati rente dari kenaikan harga komoditas justru mendapatkan insentif pajak. Dimanakah pemihakan pemerintah kepada rakyatnya?," tandas alumni Universitas Hasanuddin ini.
Sebelumnya, Pertamina telah menerapkan uji coba syarat penggunaan aplikasi untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan solar.
Terhitung sejak 1 Juli 2022 kemarin, penggunaan aplikasi MyPertamina sebagai syarat membeli pertalite dan solar mulai diuji coba di beberapa kota di Indonesia.
Mulai dari Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Banjarmasin, Bandung, Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Manado, Yogyakarta, dan Sukabumi.
(*)
