Pertamina Jatimbalinus
Uji Coba Pembelian Pertalite via Aplikasi Berlaku Mulai 1 Juli 2022
Bila dilihat dari sisi teknologi mesin modern saat ini, rata-rata mobil baru, termasuk di segmen LCGC, tak direkomendasikan mengonsumsi bahan bakar RO
lihat foto
TRIBUNLOMBOK.COM, JAKARTA - Uji coba pembelian Pertalite via aplikasi direncanakan berlaku mulai Juli 2022. Sebelum pelaksanaan resmi, Pertamina memulai pilot project di sejumlah SPBU.
Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan, kajian sementara terkait kategori mobil mewah yang nantinya tak boleh membeli Pertalite dan Solar diambil berdasarkan kapasitas mesin.
Baca juga: Setelah Pertalite dan Tabung Elpiji 3 KG, Kini Pemerintah Beri Sinyal Tarif Listrik Naik Tahun 2022
Baca juga: Program CSR Desa Wisata Pertamina Ampenan Raih Penghargaan Kemendesa 2022
"Belum ya. Jadi kalau untuk mobil mewah yang dalam kajian itu yang 2.000 cc ke atas, tapi ini belum diputuskan ya," ujar Saleh kepada Kompas.com, beberapa hari lalu.
Seperti diketahui, pengklasifikasian mobil mewah yang dilarang membeli Solar dan Pertalite mengundang banyak tanda tanya dan perdebatan, terutama soal dasar penggolongannya apakah dari harga, teknologi, atau kapasitas mesin.
Sebab, bila dilihat dari sisi teknologi mesin modern saat ini, rata-rata mobil baru, termasuk di segmen LCGC, tak direkomendasikan mengonsumsi bahan bakar RON 90.
Belum lagi ditambah dengan menjamurnya mobil-mobil mewah yang saat ini justru telah meninggalkan mesin berkapasitas besar, rata-rata memilih kubikasi di bawah 2.000 cc dengan tambahan fitur turbo.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara mengatakan, perlu kejelasan soal apa yang dianggap mobil mewah karena sifatnya relatif.
"Tidak ada kategori, memang yang jadi ukurannya apa. Jadi, kalau saya lebih baik kembalikan ke spesifikasi kendaraannya. Kemarin kita baru masuk Euro 4, artinya ada persyaratannya jadi konsumen harus tahu itu," ucap Kukuh.
"Kalau dari kami (Gaikindo) paruh sama peraturan pemerintah saja, sudah ditentukan bahwa kendaraan-kendaraan mulai buatan 2018 itu harus sudah standar Euro 4. Artinya, memang harus menggunakan RON di atas 91," katanya.
Sebagai BBM bersubdisi, penyaluran Solar dan Pertalite penugasan ini diatur oleh regulasi, antara lain Peraturan Presiden No. 191/2014 dan Surat Keputusan (SK) BPH Migas No. 4/2020.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution mengatakan, dalam menyalurkan BBM subsidi ada aturannya, baik dari sisi kuota atau jumlah maupun dari sisi segmentasi penggunanya.
Saat ini, segmen pengguna Solar subsidi ini sudah diatur, sedangkan Pertalite segmentasi penggunanya masih terlalu luas.
“Sebagai badan usaha yang menjual Pertalite dan Solar, kami harus patuh, tepat sasaran dan tepat kuota dalam menyalurkan BBM yang disubsidi pemerintah,” jelasnya dalam keterangan resmi, Senin (27/6/2022).
Saat ini masih terjadi di lapangan adanya konsumen yang tidak berhak mengkonsumsi Pertalite dan Solar dan jika tidak diatur, besar potensinya kuota yang telah ditetapkan selama satu tahun tidak akan mencukupi.
Untuk memastikan mekanisme penyaluran makin tepat sasaran, maka Pertamina Patra Niaga berinisiatif dan berinovasi untuk melakukan uji coba penyaluran Pertalite dan Solar bagi pengguna berhak yang sudah terdaftar di dalam sistem MyPertamina.
