Peringati Hari Kartini, KPS dan Senyum Puan Gelar Diskusi Kekerasan Seksual di Universitas Mataram

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Robbyan Abel Ramdhon

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kelompok Pemerhati Sosial (KPS) Universitas Mataram dan Komunitas Senyum Puan kolaborasi gelar diskusi bertajuk ‘Darurat Kekerasan Seksual: Menagih Peran Perguruan Tinggi Sedia Ruang Aman’ dalam rangka memperingati Hari Kartini.

Kegiatan edukatif tersebut dilaksanakan di Parkiran Timur Fakultas Hukum Universitas Mataram, dan dihadiri oleh tiga narasumber, yakni Hafina Haula Arsy (perwakilan mahasiswa/KPS), Taufan (dosen Fakultas Hukum), Ade Lativa Fitri (founder Senyum Puan), satu moderator (Eno Liska Walini), dan puluhan peserta yang terdiri mahasiswa dan masyarakat umum, pada Kamis (21/4/2022).

Eno Liska Walini, panitia diskusi sekaligus yang bertugas sebagai moderator, mengatakan, diskusi ini merupakan respons dari kasus-kasus pelecuhan seksual dan kekerasan seksual yang terjadi di kampus-kampus di Indonesia.

Baca juga: Kisah Diany Asritisthia, Kartini Muda Lombok Tengah, Rawat Seni Tradisi di Tengah Arus Globalisasi

Baca juga: Aksi Hari Kartini di NTB: Perempuan Berbaju Adat Demo Kantor Dewan, Sentil Soal Harga Minyak Goreng

Dalam diskusi tersebut, titik pembahasan difokuskan pada Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Berdasarkan peraturan tersebut, diketahui, setiap perguruan tinggi diwajibkan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang difungsikan bagi korban-korban di wilayah kampus yang hendak mencari perlindungan.

“Terakhir Maret 2022, itu baru 4-5 kampus yang tercatat memiliki Satgas, dari total 2694 kampus di Indonesia,” kata Eno, kepada Tribunlombok.com.

Aktivis Senyum Puan itu menerangkan, wilayah Pendidikan seperti Perguruan Tinggi, menjadi penentu dari kualitas generasi di masa mendatang.

Baginya, jika kampus saja tidak bisa menjamin rasa nyaman dan keamanan bagi generasi muda selama menuntut ilmu, maka sulit diharapkan perubahan konkret dapat terjadi, baik skala lokal maupun nasional.

“Karena diakui atau tidak, anak-anak muda inilah yang nantinya melanjutkan tongkat estafet perubahan. Tapi kalau sebelum mengubah saja mereka sudah dikecewakan, maka itu akan menjadi lebih sulit,” tegasnya.

Mengutip laporan dari kemdikbud.go.id pada Desember 2021, Eno mengungkapkan, kekerasan seksual terjadi di semua jenjang Pendidikan, dan 27 persen dari aduan terjadi di Universitas.

“Itu baru yang tercatat, dan banyak korban yang tidak berani bersuara. Bahkan hingga saat ini, banyak dari mereka masih menanggung trauma,” tegasnya.

Karena itu, menurutnya penting untuk keberadaan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus.

“Tidak hanya menunggu laporan, Satgas ini nantinya akan menjaring kasus-kasus yang tidak pernah terungkapkan. Sembari tentu saja melakukan pendampingan terhadap korban (penyintas),” ujarnya.

Mengenai Universitas Mataram yang menjadi tempat diselenggarakannya diskusi, Eno yang juga merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum, menyebut Universitas Mataram diketahui telah memiliki Satgas dengan tugas sesuai amanat Permendikbud.

“Namun itu belum disahkan secara formal, sehingga tidak bisa dikatakan telah memiliki payung hukum. Setelah kegiatan ini, kita akan dorong dan susun rekomendasi agar semua yang dibutuhkan untuk pembentukan Satgas itu segera terpenuhi,” pungkasnya.

(*)