Ekonomi NTB Terlalu Bergantung pada Pertambangan, Saatnya Genjot Ekspor Non Tambang

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Jimmy Sucipto

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Perekonomian Nusa Tenggara Barat (NTB) masih bergantung pada sektor tambang.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, kontribusi pertambangan dan penggalian terhadap perekonomian NTB sebesar 17,3 persen.

Sektor ini menjadi yang terbesar kedua setelah sektor pertanian.

Pergerakan kinerja sektor pertambangan berdampak besar pada angka pertumbuhan perekonomian NTB.

Ketika harga tambang di pasar dunia anjlok, perekonomian daerah turut anjlok.

Karena itu, ketergantungan NTB pada sektor pertambangan ini harus dikurangi.

Baca juga: Mahasiswa Tolak Rencana Tambang Bijih Besi di Langgudu Bima, Ingatkan Potensi Konflik pada Rakyat

Baca juga: Polisikan Hotman Paris, Ketua DPC Peradi Kota Bandung: Dia Buat Berita Bohong yang Resahkan Anggota

Terkait hal ini, Bank Indonesia bersama Pemprov NTB menggelar rapat koordinasi rencanan kerja percepatan ekspor komoditas unggulan non tambang NTB, yang diselenggarakan kantor Perwakilan BI NTB, Rabu (20/4/2022).

Dikutip dari situs resmi Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Kepala BI NTB Heru Saptaji menyampaikan pentingnya meningkatkan nilai ekspor.

Ini dalam rangka menggerakkan ekonomi masyarakat selain meningkatkan devisa.

NTB yang memiliki komoditas vanili, ikan tuna, padi, dan kopi belum terolah secara optimal.

Sehingga belum mampu memberikan nilai tambah bagi petani maupun UKM.

Hal ini dibenarkan Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram Arinaung.

Ia mengambil contoh potensi lahan vanili untuk di Pulau Lombok saja 543 hekatre.

Lahan ini baru mampu memproduksi sebanyak 10 ribu ton dengan pohon 900 yang diolah 9 kelompok tani.

Ini belum termasuk di Pulau Sumbawa.

Artinya masih banyak potensi yang belum terolah dengan baik.

Jika ingin menggenjot ekspor, dibutuhkan kolaborasi yang baik antar pihak.

Sedangkan Sekda NTB Lalu Gita Ariadi dalam arahannya meminta Dinas Perdagangan NTB lebih mendalami permasalahan yang ada, baik di hulu maupun dihilir.

Gita juga menyarankan agar Dinas Perdagangan perlu menggelar rapat teknis dengan OPD pembina komoditi unggulan.

Ini penting dalam rangka mencari solusi dari masalah ekspor tersebut, baik perijinan, persyaratan, distribusi dan lain-lain.

Sehingga semua informasi tersampaikan dengan baik ke masing-masing petani atau pun UKM.

Pada rapat koordinasi tersebut, Ginta Cargo yang telah ekspor sejak tahun 2017 dan dari GM Garuda terkait biaya pengiriman cargo.

Bahkan dari Bea Cukai telah memiliki klinik ekspor.

Para eksportir atau calon eksportir dapat melakukan konsultasi langsung terkait pelaksanaan ekspor.

(*)