Kadis Perpustakaan dan Kearsipan NTB: Jumlah Buku Minim Pengaruhi Tingkat Literasi di NTB

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Robbyan Abel Ramdhon

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, Julmansyah, sebut kecilnya rasio buku yang tersedia jadi faktor rendahnya minat baca masyarakat.

Hal itu disampaikannya menanggapi survei yang dilakukan Program for International Student Assessment (PISA) yang dirilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2019, yang menyebut tingkat literasi di Indonesia menempati peringkat ke 62 dari 70 negara, atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah (https://www.kemenkopmk.go.id/tingkat-literasi-indonesia-memprihatinkan-kemenko-pmk-siapkan-peta-jalan-pembudayaan-literasi). 

“Sebenarnya bukan itu masalahnya, masalahnya pada rasio buku. Orang mau baca apa kalau buku tidak tersedia, sementara rasio buku kita satu banding sembilan puluh. Satu buku ditunggu oleh Sembilan puluh orang,” ungkap Kadis Julmansyah, kepada Tribunlombok.com, Selasa (19/4/2022).

Baca juga: Kontrak dengan Dorna Sports, Mandalika Akan Serap 600 ribu Lebih Pekerja hingga Tahun 2025

Baca juga: Pathul Bahri Lantik Pengurus Karang Taruna Kabupaten Lombok Tengah Masa Bakti 2022-2027

Mensiasati kondisi rasio tersebut, sebelumnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB telah membuat program ‘Pojok Digital’, juga sebagai upaya digitalisasi terhadap koleksi buku yang tersedia sehingga masyarakat tidak perlu mengantre untuk meminjam buku dalam bentuk fisik.

“Di tahun 2021 jumlah kunjungan pojok baca digital itu 3700 pengunjung, itu angka yang lumayan besar,” katanya.

Ia menjelaskan, respons masyarakat terhadap program tersebut positif, terutama di kalangan pelajar seperti mahasiswa dan siswa-siswa sekolah.

Untuk aplikasi NTB Elib (Perpustakaan Digital NTB), dijelaskan Kadis Julmansyah terhubung dengan Perpustakaan Nasional yang memiliki sekitar 800 ribu koleksi buku.

Sedangkan mengenai kondisi digitalisasi yang belum merata di semua daerah, Kadis Julmansyah singgung peran-peran perpustakaan yang ada di desa.

Menurutnya, keberadaan perpustakaan yang ada di desa-desa, mestinya dapat mendorong peningkatan literasi masyarakat dan dapat menjawab solusi permasalah SDM.

"Kita berharap Pemerintah Desa, dengan APBDes bisa dibelanjakan untuk pembelian buku, itu salah satu cara meningkatkan kapasitas SDM masyarakat desa," ujarnya.

Ia mengatakan, pihaknya bersama Perpustakaan Nasional pun telah mencetuskan program bernama Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

“Itu unitnya di desa. Jadi desa menyiapkan buku-buku yang relevan dengan sumber daya dan masalah masyarakatnya. Sehingga kehadiran perpustakaan desa mampu menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi di desa,” jelasnya.

Kadis Julmansyah mencontohkan, katakanlah sebuah desa memiliki potensi pengembangan perkebunan kemiri, maka masyrakatnya dapat belajar untuk mengembangkan potensi tersebut melalui buku-buku yang tersedia.

Dari contoh kasus tersebut, ia kemudian sependapat, bahwa minat literasi yang rendah dapat juga berakibat negatif terhadap kualitas SDM.