Berita Lombok Timur

Pemkab Lombok Timur Mutakhirkan Data Kependudukan dan Jaminan Kesehatan 2022, Jumlah PBI Berkurang

Berkurangnya iuran pemerintah pusat diantaranya akibat data ganda juga identitas kependudukan belum online (dalam jaringan/daring)

TRIBUNLOMBOK.COM/Ahmad Wawan Sugandika
Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik 

TRIBUNLOMBOK.COM - Pemutakhiran data terpadu yang dilakukan Kementerian Sosial menyebabkan jumlah peserta BPJS atau JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Lombok Timur dari Pemerintah pusat berkurang.

Dari sebelumnya 867 ribu pada tahun 2021 lalu menjadi 748.427 pada tahun 2022 ini.

Sekretaris Daerah Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik menjelaskan, berkurangnya iuran pemerintah pusat diantaranya akibat data ganda juga identitas kependudukan belum online (dalam jaringan/daring).

Baca juga: Lombok Timur Punya Kampung Budi Daya Lobster Pertama di Indonesia

Baca juga: Tingkatkan IPM, Pemkab Lombok Timur Gandeng Universitas Gunadarma

Pemerintah Daerah Lombok Timur akan berupaya melakukan gerakan massif sepanjang Februari mendatang agar seluruh masyarakat Lombok Timur memiliki identitas yang tersedia secara daring.

Langkah ini, ungkap Sekda, sebagai upaya mengembalikan bantuan iuran bagi warga yang memang pantas mendapatkannya.

"Karena itu dukungan Pemerintah Desa dan Kelurahan sangat dibutuhkan untuk suksesnya kegiatan tersebut," ucapnya seperti dikutip dari laman resmi Pemkab Lombok Timur, Rabu (31/2/2022).

Demikian pula masyarakat demi mendapatkan data akurat.

Sementara itu terkait jaminan persalinan (Jampersal) bagi warga yang tidak menjadi peserta BPJS, Sekda memastikan tidak akan ada penolakan.

"Akan ada skema pembayaran yang diatur Pemda. Sementara menunggu petunjuk teknis (Juknis) yang belum keluar pembayaran akan ditanggung Pemda," tegasnya.

Sekda Juaini juga mengingatkan kepada masyarakat yang sudah mampu untuk meneruskan kepesertaan melalui BPJS mandiri.

Sedangkan yang tidak mampu untuk sementara, sebelum kembali mendapatkan bantuan iuran, dapat menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan pemerintah desa.

Di sisi ini, ia mengingatkan agar pemerintah desa selektif mengeluarkan SKTM hanya bagi warga yang benar-benar tidak mampu.

Pemerintah Desa juga diharapkan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, mengingat keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved