Berita Bima
Bupati Bima Buka Suara Soal Aksi Blokade Jalan yang Kerap Dilakukan Warganya
Biasanya, warga menggunakan batu, kayu bale-bale, hingga bakar ban untuk memblokade jalan raya
Penulis: Atina | Editor: Wahyu Widiyantoro
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina
TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Aksi blokade jalan di Kabupaten Bima nyaris terjadi setiap hari.
Pemicunya bermacam-macam, mulai dari warga yang menuntut perbaikan jalan, penangkapan pelaku penganiayaan, pencurian, hingga kasus perselingkuhan.
Yang melakukan blokade jalan, tidak hanya warga biasa tapi juga pada beberapa kasus kalangan siswa dan orang tuanya yang menuntut masuk sebuah sekolah tingkat atas.
Terakhir terjadi pada Kamis 10 Maret 2022, blokade jalan di Tente Kecamatan Woha.
Baca juga: Polisi Gelar Razia di Tikungan, Warga Bima Protes Lewat Media Sosial
Baca juga: Pria di Kabupaten Bima Rudapaksa Adik Ipar di Toilet, Ancam Bunuh Jika Berteriak
Sehari sebelumnya, ada 2 aksi blokade jalan yang dilakukan warga di Kecamatan Woha dan Kecamatan Belo.
Biasanya, warga menggunakan batu, kayu bale-bale, hingga bakar ban untuk memblokade jalan raya.
Aksi-aksi ini pun diunggah di media sosial sehingga menarik perhatian dunia maya dan viral.
Sejumlah aksi blokade ini mengancam iklim investasi di Kabupaten Bima, karena investor akan berpikir, berat untuk membangun usaha di Bima.
Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri menanggapi fenomenal blokade jalan yang kerap terjadi ini.
Bupati dua periode ini mengatakan, jika ada aspirasi yang ingin disampaikan, seyogyanya menempuh cara-cara dialogis.
Karena blokade jalan, katanya, akan merugikan kepentingan pengguna jalan lainnya yang juga memiliki keperluan.
Politisi Partai Golkar ini mengakui, penyebab blokade jalan bermacam-macam yang terkadang tidak memiliki keterkaitan dengan tuntutannya.
"Ada yang karena pencurian motor, perkelahian, perbaikan jalan," sebutnya Kepada TribunLombok.com.
Baca juga: VIRAL Emak-emak di Dompu Curi Minyak Kayu Putih Demi Anaknya yang Sakit, Netizen Kumpulkan Donasi
Bupati Indah menegaskan, kalau yang berkaitan dengan perbaikan infrastruktur dan menjadi kewenangan pemerintah daerah, pasti diberikan atensi.