PKS NTB Sebut Penundaan Pemilu 2024 Bertentangan dengan Konstitusi

"Kalau alasannya pemilu ditunda karena recovery ekonomi pascapandemi, sekalian saja Jokowi tiga periode, karena dua periode ini saja tidak cukup. Khawatirnya nanti ganti pemimpin, ganti kebijakan lagi yang mempengaruhi proses recovery itu," jelasnya.

Walau demikian, ia mengatakan agar indeks demokrasi di era kepemerintahan Jokowi tetap perlu dievaluasi.

Menurutnya hal tersebut berkaitan dengan mendominasinya tokoh-tokoh berlatar kepolisian dan tentara di jajaran kepemerintahan.

"Sementara bicara partai politik semua ideologinya sama," sambungnya.

Baca juga: Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024, Surya Paloh: Parpol Harus Taat Konstitusi

Ia membandingkan konteks demokrasi di Amerika yang diisi oleh partai Demokrat dan Republik selaku representasi dua ideologi berbeda, yakni liberal dan konservatif.

"Kalau di Indonesia partai politik sama saja, tidak ada perubahan. Saya rasa kita butuh penyegaran," tutupnya.

Dikutip dari Tribunews.com, alasan Muhaimin Iskandar mengusulkan wacana tersebut karena mengacu pada analisis big data perbincangan di media sosial, bahwa dari 100 juta subyek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.

Wakil Ketua DPR RI itu juga sebelumnya melakukan pertemuan tertutup dengan pelaku UMKM dan para pebisnis yang menghasilkan diskusi bahwa, recovery ekonomi nasional masih belum efisien.

Berdasarkan berbagai pendapat yang diterimanya itulah, Cak Imin, akrab politisi tersebut, menilai pemilu perlu ditunda.

(*)