Breaking News:

Pengelola Tempat Wisata Tak Boleh Menggelar Perayaan Malam Pergantian Tahun

Hal tersebut berdasarkan Surat Edaran (SE) tentang Aktivitas Usaha dan Destinasi Pariwisata Pada Saat Perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Editor: Dion DB Putra
Dok Diskominfotik NTB
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno saat kunjungan ke Gili Terawangan, Kamis 6 Mei 2021. 

TRIBUNLOMBOK.COM, JAKARTA - Pemerintah melarang pengelola tempat wisata untuk menggelar acara perayaan tahun baru 2022.

Hal tersebut berdasarkan Surat Edaran (SE) tentang Aktivitas Usaha dan Destinasi Pariwisata Pada Saat Perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

SE tersebut diterbitkan sesuai dengan Inmendagri Nomor 62 tahun 2021 per tanggal 22 November 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Baca juga: Tempat Wisata Boleh Dibuka Saat Libur Natal dan Tahun Baru 2022

Baca juga: Gubernur NTB Larang ASN Keluar Daerah Selama Libur Natal dan Tahun Baru

"Seluruh tempat usaha atau destinasi wisata dilarang menyelenggarakan acara perayaan tahun baru di area tertutup (indoor) atau area terbuka (outdoor) termasuk arak-arakan, pesta petasan dan kembang api," ucap Menparekraf Sandiaga Uno, Senin 6 Desember 2021.

Restoran atau rumah makan, kafe, bar dan sejenisnya dapat beroperasi dengan beberapa ketentuan, yaitu bagi yang beroperasi sampai pukul 21.00 waktu setempat, kapasitas maksimal 50 persen dan waktu maksimal 60 menit.

"Bagi yang beroperasi dari malam hari (mulai pukul 18.00 - 00.00 waktu setempat), kapasitas maksimal 25 persen dan waktu makan 60 menit. Sedangkan yang hanya melayani pesan antar, dapat beroperasi selama 24 jam," tutur Sandiaga.

Dijelaskannya, kapasitas maksimal untuk pengunjung tempat wisata, taman rekreasi, taman hiburan lainnya yang memiliki manajemen pengelolaan dan diizinkan beroperasi oleh Pemda, yaitu zona hijau 50 persen dan zona kuning 25 persen.

Mereka wajib menerapkan sistem reservasi dan mengacu pada pedoman yang ditetapkan Kemenparekraf bersama Kemenkes.

Tempat wisata umum, area publik, taman umum, area publik lainnya yang tidak memiliki manajemen pengelolaan dan berpotensi menimbulkan kerumunan, maka pengelolaan disarankan ditutup atau dibatasi 25 persen maksimal pengunjung, disertai pengawasan dan pengendalian di masing-masing Pemda.

Untuk bioskop dapat beroperasi hingga pukul 21.00 waktu setempat, kapasitas maksimal 50 persen.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved