NTB

FITRA NTB: Vaksinasi bagi Kelompok Rentan di NTB Lambat dan Sulit

TribunLombok.com/Sirtupillaili
VAKSINASI: Salah seorang warga mendapat suntikan vaksin Covid-19 di Kota Mataram, Rabu (18/8/2021). 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) Nusa Tenggara Barat (NTB) menilai vaksinasi Covid-19 bagi kelompok rentan di NTB lambat dan sulit diakses.

”Memasuki bulan kesembilan (vaksinasi), akses masyarakat terhadap vaksin Covid-19, khususnya kelompok rentan masih sangat terbatas,” kata Direktur Fitra NTB Ramli Ernanda, Kamis (9/9/2021).

Berdasarkan perhitungan Fitra NTB, vaksinasi di NTB akan sulit mencapai 70 persen sebelum  MotoGP seperti keinginan Presiden Joko Widodo.

”Alih-alih mampu mencapai target 70 persen. Dengan kinerja daerah yang lamban saat ini diproyeksikan hingga akhir tahun capaian vaksinasi di NTB di bawah 30 persen,” ungkapnya.

Ramli mengingatkan, vaksin bagi warga negara di tengah situasi pandemi COVID-19 merupakan hak dasar yang harus dipenuhi negara.

Baca juga: Optimistis Tetebatu Bisa Jadi Desa Wisata Terbaik Dunia, Tapi Penilaian Tak hanya Soal Keindahan

Hal itu untuk mencegah dan meningkatkan standar kesehatan warga negara.

Direktur Fitra NTB Ramli Ernanda
Direktur Fitra NTB Ramli Ernanda (TribunLombok.com/Sirtupillaili)

“Vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat juga merupakan amanat konstitusi,” katanya.

Setiap warga negara mempunyai hak sama dalam mengakses sumber daya di bidang kesehatan, termasuk vaksin.

”Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan vaksin secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat,” katanya.

Pemerintah juga berkewajiban melaksanakan vaksinasi yang bermutu, aman, dan terjangkau untuk mencegah dampak buruk wabah Covid-19.

”Sehingga kebijakan vaksinasi berbayar merupakan pelanggaran hak dasar masyarakat di tengah terbatasnya ketersediaan vaksin di dunia,” katanya.

Baca juga: Tim Satgas Turun Cek Tanah Warga di Lingkar Sirkuit Mandalika

Dalam rangka mempercepat vaksinasi, pemerintah menetapkan Perpres Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Covid-19.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bertujuan mengurangi penularan, menurunkan angka kesakitan, dan kematian akibat Covid-19.

Mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) dan melindungi masyarakat dari Covid-19.

Sehingga tetap produktif secara social dan ekonomi.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilaksanakan melalui dua skema, yaitu vaksinasi program dan vaksinasi gotong royong.

”Masyarakat tidak dikenakan biaya atau gratis untuk mendapatkan vaksin,” katanya.

Vaksinasi Covid-19 telah berlangsung 8 bulan sejak awal tahun ini dan dilaksanakan secara bertahap, sesuai ketersediaan vaksin Covid-19 hingga tahun 2022.

Baca juga: Gadis 12 Tahun Dicabuli Tetangga di Kamarnya, Pelaku Tak Berkutik Diciduk Polres Dompu 

”Namun pelaksanaannya masih lamban, karena masih di bawah angka capaian secara global,” katanya.

Meskipun demikian, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan capaian vaksinasi cukup baik dibandingkan negara-negara lain di Asia.

Data vaksinasi global mencatat populasi sasaran yang telah mendapatkan vaksin dosis pertama mencapai 33 persen.

Kemudian vaksinasi lengkap mencapai 25,2 persen.

Sedangkan tingkat vaksinasi Indonesia, untuk vaksinasi dosis pertama mencapai 29,5 persen dari target sasaran.

Sedangkan penduduk sasaran yang telah mendapatkan vaksinasi lengkap mencapai 16,7 persen.

Jumlah sasaran vaksinasi secara nasional sebanyak 208.265.720 orang.

Terdiridaritenagakesehatan, penduduk lanjut usia, petugas publik, masyarakat rentan, masyarakat umum, dan pendudukusiasekolah12-17 tahun.

Pemerintah sebelumnya menargetkan 1 juta dosis vaksinasi per hari mulai Juli 2021.

Kemudian akan ditingkat menjadi 2 juta dosis pada Agustus 2021 dengan syarat vaksin tersedia.

”Namun target tersebut belum tercapai hingga akhir Agustus,” katanya.

Baca juga: MUI Kembangkan Kawasan Industri Halal di NTB

Berdasarkan data Kemenkes per 31 Agustus 2021, terdapat beberapa provinsi yang lambat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19, salah satunya Provinsi NTB.

Capaian vaksinasi dosis pertama di Provinsi NTB sekitar 17,5 persen atau 685.140 orang dari total target sebanyak 3,91 juta orang.

”Dengan capaian ini, posisi NTB secara nasional berada pada urutan ke-7 dari urutan bawah,” jelasnya.

Bahkan posisi NTB pada capaian vaksinasi dosis kedua hanya lebih baik dari Provinsi Lampung yang berada pada peringkat terbawah.

Capaian vaksinasi Covid-19 Provinsi NTB untuk dosis kedua sekitar 9,1 persen atau sebanyak 355,5  ribu orang.

Capaian vaksinasi COVID-19 di NTB hingga akhir tahun diproyeksikan sekitar 28 persen.

Grafik 1. Capaian Vaksinasi COVID-19 Pemerintah Daerah di NTB

Grafik 1
Grafik 1 (lampiran)

Grafik 2. Tren dan Proyeksi Capaian Vaksinasi COVID-19 di NTB Tahun 2021

Grafik 2
Grafik 2 (lampiran)

Akses Kelompok Rentan Terbatas

TantanganlainvaksinasiCovid-19, lajut Ramli,terbatasnya akses bagikelompokrentan.

Kelompok    rentan diantaranya penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok remaja.

”Akses mereka sangat terbatas, baik atas informasi layanan vaksinasi Covid-19 maupun kegiatan vaksinasi,” katanya.

Capaian vaksinasi untuk kelompok rentan tersebut dinilai Fitra NTB masih jauh dari target.

Meski pun kelompok-kelompok ini juga merupakan kelompok prioritaspenerimavaksin.

Penyandang disabilitas yang mendapatkan vaksin dosis pertama di NTB sebanyak 115 orang.

Akses dosis kedua yang menyasar kelompok disabilitas sebanyak 18 orang.

Kondisi yang sama pada kelompok ibu hamil dan menyusui.

”Keterbatasan akses vaksinasi ini tampaknya juga dialami oleh masyarakat pedalaman dan wilayah terpencil,” lanjutnya.

Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya memberikan kemudahan dan perlakuan khusus untuk meningkat akses mereka terhadap vaksin Covid-19.

”Membiarkan kelompok rentan bersaing mendapatkan vaksin dengan masyarakat umum lainnya merupakan bentuk pengabaian pemenuhan hak atas vaksin,” katanya.

Grafik 3. Capaian Vaksinasi COVID-19 untuk Kelompok Rentan di NTB

Grafik 3
Grafik 3 (lampiran)

Dikonfirmasi terpisah terkait masih rendahnya capaian vaksinasi di NTB, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr Lalu Hamzi Fikri belum memberikan penjelasan detail.

Tapi sebelumnya dia mengatakan, salah satu kendala vaksinasi adalah pengiriman vaksin dari pusat kurang di bulan Juli.

Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi NTB Sitti Rohmi Djalilah mendorong agar kaum rentan seperti ibu hamil segera vaksin.

Dia meminta mereka tidak perlu khawatir, sebab vaksin tersebut telah dijamin aman bagi ibu hamil.

Dengan syarat usia di atas 13 minggu.

Saat ini Pemprov NTB mendorong kaum rentan seperti ibu hamil untuk melakukan vaksinasi.  

Berita terkini di NTB lainnya.

(*)