MUI Kembangkan Kawasan Industri Halal di NTB
Kementerian Perindustrian RI dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berencana mengembangkan Kawasan Industri Halal (KIH).
Penulis: Sirtupillaili | Editor: Maria Sorenada Garudea Prabawati
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili
TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK BARAT - Kementerian Perindustrian RI dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berencana mengembangkan Kawasan Industri Halal (KIH).
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menjadi lokasi proyek percontohan.
KIH dikelola dengan konsep Gerakan Membangun Ekonomi Indonesia (Gerbang Esa).
Menanggapi hal itu, Gubernur Provinsi NTB Zulkieflimansyah mengatakan, potensi pasar muslim secara global cukup besar.
Baca juga: Gadis 12 Tahun Dicabuli Tetangga di Kamarnya, Pelaku Tak Berkutik Diciduk Polres Dompu
Di Indonesia, khususnya NTB mayoritas penduduknya muslim.
Sementara NTB memiliki program unggulan industrialisasi.
Dia berharap rencana tersebut benar-benar terwujud.
”Pastikan benar benar berjalan dan berbeda dari kawasan industri yang ada,” kata Zulkieflimansyah, di Hotel Jayakarta, Senggigi, Lombok Barat, Rabu (8/9/2021).
Ignatius Warsito, Direktur Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian mengatakan, selain menyongsong peluang dalam pasar ekonomi muslim global, NTB juga memiliki industrialisasi yang dapat mendukung wilayah Timur Indonesia.
Baca juga: Sempat Ditutup, Bandara Sumbawa Kembali Melayani Penumpang
Rencananya, KIH akan dibangun di Lemer, Sekotong, Lombok Barat atau di Tumpak, Lombok Tengah.
Dana yang disiapkan mencapai Rp 500 miliar.
Proyek tersebut rencananya akan dimulai tahun depan dalam tiga tahap perencanaan.
Kepala Dinas Perindustrian NTB Nuryanti menjelaskan, KIH akan dibangun 2022 sampai 2023.
Sebelum itu, mereka melakukan pendalaman struktur industri untuk menemukan produk yang dapat didukung industri permesinan NTB.