Cekcok Politisi PAN NTB saat Diminta Surat Vaksin, Polda NTB: Kalau Belum Vaksin Bisa Diswab

Lapran Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Insiden cekcok anggota DPRD NTB H Najamuddin Mustafa dengan polisi di pos penyekatan PPKM Darurat, Kamis (15/7/2021), menjadi atensi jajaran Polda NTB.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto menyayangkan insiden tersebut sampai terjadi.

”Polri melaksanakan tugas berdasarkan aturan dan perundang-undangan,” kata Artanto, pada TribunLombok.com, Jumat (16/7/2021).

Percekcokan antara polisi dan Najamuddin Mustafa yang juga politisi PAN terjadi di pos penyekatan PPKM Darurat, Kamis (15/7/2021).

Sang anggota dewan protes diminta surat keterangan vaksin karena dia belum mendapat vaksin.

Baca juga: 1.439 Kendaraan Diputar Balik saat Masuk Mataram, Polda NTB: Kami Menjalankan Aturan Pemerintah

Dia menilai, harusnya surat keterangan vaksin tidak menjadi syarat yang diperiksa.

Sebab pemerintah belum mampu menyediakan vaksin bagi semua warga. 

Terkait hal itu, Artanto menjelaskan, penyekatan yang dilakukan petugas bertujuan membatasi mobilisasi masyarakat di masa PPKM Darurat.

”Kami berupaya mengurangi penyebaran virus Covid-19 yang sedang menjadi pendemi saat ini,” katanya.

Artanto mengharapkan kesadaran masyarakat akan hal itu. ”Ini demi keselamatan masyarakat luas,” katanya.

Dalam penyekatan PPKM Darurat, salah satu yang akan ditanyakan petugas adalah bukti telah divaksin.

Baca juga: Lowongan Kerja Lombok - BPR NTB Butuh CS dan Collector, Pendaftaran Dibuka hingga 19 Juli 2021

Baca juga: Cekcok saat Diminta Surat Vaksin, Politisi PAN NTB Mengaku Tidak Berniat Melawan Hukum

Bisa juga surat keterangan belum divaksin dengan alasan tertentu. Seperti memiliki riwayat penyakit tensi tinggi atau gula.

Bila tidak punya, petugas akan melakukan tes swab antigen di lokasi.

Hal itu untuk memastikan orang yang masuk Kota Mataram dalam kondisi sehat.

”Yang belum dapat vaksin akan diswab guna mengetahui dan meminimalisir penyebaran covid,” katanya.

Artinya, petugas memberikan solusi di pos penyekatan. Sehingga tidak perlu ada protes berlebihan pada petugas.  

”Seharusnya tidak terjadi debat,” katanya.

Berita terkini di NTB lainnya.

(*)