Satu Korban TPPO Dibeli Rp 125 Juta, Pemalsu Alamat Belum Dijerat

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Aktivis Pendamping Buruh Migran NTB Zuhriatun mengatakan, yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kebanyakan berasal dari daerah pinggiran.

Mereka sulit mengakses informasi terkait prosedur menjadi buruh migran yang aman.

Sehingga mereka mudah terpengaruh para tekong atau sponsor yang mencari mangsa ke desa-desa.

Para tekong juga memanfaatkan keluarga terdekat untuk membujuk calon buruh migran supaya mau dikirim ke luar negeri.

Baca juga: Termakan Tipu Daya Tekong, Korban TPPO Kantongi Paspor ‘Kosong’

Seluruh urusan dokumen pemberangkatan diurus para tekong dan jaringannya di tingkat kabupaten dan provinsi, sehingga calon korban bisa dikirim dengan mulus.

”Jadi mereka ini berantai kayak ranting-ranting. Nanti ada jaringan lagi di tingkat nasional,” ungkapnya.

Supaya jejak jaringan tidak mudah diketahui. Sindikat ini menerapkan sistem jual beli putus. Calo tingkat provinsi hanya kontak dengan calo di Jakarta.

Setelah mengirim tugas mereka anggap selesai. Calo di provinsi tidak tahu kepada siapa korban akan dijual ke luar negeri.

Para korban rata-rata baru sadar dikirim secara tidak resmi setelah berada di perbatasan antar negara. Sehingga mereka tidak bisa melawan dan ikut perintah si agen.   

35 Kasus TPPO di NTB

Kasubdit IV Bidang Remaja Anak dan Wanita, Ditreskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati menyebutkan, pihaknya menangani 35 kasus TPPO sejak 2017. Termasuk tiga kasus yang sedang ditangani tahun 2021 ini.

Kasus TPPO mulai banyak ditangani Polda sejak 2018, terutama mereka yang dikirim ke Suriah dan Turki. ”Sebagian besar pekerja migran yang menjadi korban TPPO,” katanya.  

Pujawati mengakui, berdasarkan penyelidikan polisi, hampir semua identitas kependudukan korban TPPO dipalsukan pelaku.

Tujuannya agar si korban bisa masuk ke negara tujuan.