Baru Dilantik, Kapolda NTB Minta Kepala Daerah Tidak Kumpulkan Massa

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Barat Irjen Pol Mohammad Iqbal memiliki harapan besar kepada para kepala daerah baru di NTB.

”Saya berharap enam kepala daerah yang dilantik mempunyai semangat melayani dan mengayomi kepentingan masyarakat,” kata Iqbal, usai menghadiri acara pelantikan bupati dan wali kota hasil Pilkada 2020, di kantor Gubernur NTB, Jumat (26/2/2021).

Iqbal menekankan, karena saat ini masih masa pandemi Covid-19, ia berharap kepala daerah baru tidak euforia.

Tidak mengerahkan massa yang dapat menimbulkan kerumunan.

Selain melanggar protokol kesehatan, hal itu tidak memberi contoh yang baik.

"Gelar syukuran sederhana saja, dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan,” imbuhnya.

Berikutnya, terkait kampung sehat jilid 2, Irjen Iqbal meminta kepala daerah terpilih mendukung kampung sehat.

Program ini bertujuan melandaikan kurva penyebaran Covid-19 di NTB.

Baca juga: Setelah Dilantik, 6 Kepala Daerah Terpilih Diharapkan Kerja Keras Bebaskan NTB dari Covid-19

Baca juga: Gubernur NTB Lantik 6 Kepala Daerah Terpilih, Adiknya Sendiri Belum Bisa Dilantik

Baca juga: Bocah 10 Tahun Tewas karena Kekerasan Seksual, Polisi Tangkap Kakak Ipar Korban

"Walau pun kita tracing secara maksimal, tetapi angka pertumbuhannya harus ditekan agar perekonomian di NTB segera normal,” tegasnya.

Sedangkan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat, Iqbal ingin semua pihak terlibat.

Sebab semua pembangunan di daerah tergantung kondusivitas.

Sebagai contoh, jika Kamtibmas tidak terjaga dengan baik, event besar seperti MotoGP tidak akan bisa terlaksana dengan baik.

Untuk itu, semua kepala daerah merangkul seluruh elemen masyarakat menjaga kondusivitas daerah, khususnya TNI-Polri.

“Pembangunan semua aspek, seperti ekonomi, idiologi, sosial, dan budaya, sangat tergantung pada faktor keamanan," pungkasnya.

Terakhir, Iqbal memberi ucapan selamat kepada enam kepala daerah yang dilantik.

(*)