Pelantikan Pengurus NW Lombok Barat Diprotes, Mahalli: Tidak Perlu Khawatir, NW Pimpinan TGB Sah
Ketua Umum Dewan Tanfidziah Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathan NTB Mahalli Fikri minta jemaah NW tak terprovokasi
Penulis: Sirtupillaili | Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
lihat foto
Laporan Wartwan TribunLombok.com, Sirtupillaili
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Diancam akan dilaporkan ke polisi terkait penggunaan nama dan logo organisasi, Ketua Umum Dewan Tanfidziah Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathan (PWNW) Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH Mahalli Fikri meminta jamaah NW tenang dan tidak terprovokasi.
”Tidak perlu khawatir. Kegiatan organisasi Nahdlatul Wathan dibawa kepemimpinan TGB (M Zainul Majdi) silakan berjalan terus, karena kita juga secara hukum itu sah,” tegasnya, saat dikonfirmasi TribunLombok.com, Kamis (4/2/2021).
Menurutnya, kepengurusan NW di bawah kepemimpinan Ketua Umum Dewan Tandfiziah PBNW TGB HM Zainul Majdi sah secara hukum.
Lanjutnya, bukan kepengurusan yang ilegal seperti dituduhkan.
• Momen Ketika Syekh Ali Jaber Berikan Cokelat ke Istri TGB, TGB: Itu Tidak Biasa
”Kalau mereka mengatakan dirinya yang legal, kita dianggap ilegal itu hanya klaim sepihak saja,” ujarnya.
Sehingga para pengurus NW Kabupaten Lombok Barat yang dilantik tidak perlu khawatir dengan ancaman-ancaman.
Acara pelantikan dan bai'at pengurus cabang dan pemuda NW se-Lombok Barat periode 2021-2026, digelar di Bencingah, kantor Bupati Lombok Barat, Rabu (3/2/2021).
Hadir dalam pelantikan itu, Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah(kaka TGB M Zainul Majdi) dan Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid.
• Datangi Wakil Gubernur, 2.575 Guru Honorer NTB Minta Diangkat Menjadi PPPK
Belakangan, pelantikan itu diprotes pengurus PBNW pimpinan TGB M Zainuddin Atsani.
Mereka keberatan dengan pelantikan pengurus yang difasilitasi Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Barat.
Mereka mengklaim kepengurusan PBNW yang sah dan diakui negara hanya PBNW pimpinan TGB M Zainuddin Atsani.
Hindari Perpecahan di Tengah Warga
Protes itu, menurut Mahalli merupakan klaim sepihak.
Sebab kepengurusan NW di bawah pimpinan TGB HM Zainul Majdi juga sah.
Karena itu, Mahalli mengajak semua pihak menjunjung tinggi hukum dan taat aturan.
”Kalau dia menjunjung tinggi hukum dan taat aturan, tidak perlu lagi melakukan sosialisasi kebenaran yang diklaim secara sepihak itu,” katanya.
Mengenai siapa yang benar dan salah ada mekanisme hukum yang harus dipatuhi.
• TGB dan Dakwah Nusantara, Bumikan Semangat Islam Moderat di Indonesia
Menurut Mahalli, sosialisasi yang dilakukan pihak sebelah, bahwa ada kepengurusan PBNW sah dan tidak sah telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Kata dia, seolah-olah ada NW legal dan NW ilegal.
Jika menggunakan nama dan logo organisasi tanpa izin, mereka mengancam akan mempidanakan.
”Hal-hal begitu kan mengerikan buat masyarakat,” katanya.
Agar tidak terjadi perpecahan di tengah masyarakat, hendaknya mereka jangan membagi NW legal dan tidak legal.
”Kita ini legal ada juga alas hukum kita, organisasi yang sah dalam NKRI,” tegasnya.
Ia mengatakan hal itu apa adanya, bukan hanya dalam rangka membantah tuduhan dan tudingan pihak sebelah.
Jauh dari itu, Ia ingin masyarakat di tingkat bawah tetap tenang.
”Bukan sekedar membantah, tetapi kita ingin menghadirkan kedamaian,” tandas ketua Komisi V DPRD NTB ini.
(*)
