RUPS PT GNE Diterima dengan Catatan Audit Keuangan oleh Inspektorat

Ringkasan Berita:

• PT GNE mulai saat ini hanya berfokus pada pemenuhan bahan bangunan seperti paving blok.
• Hasil RUPS ini diterima dengan catatan akan dilakukan audit Inspektorat Provinsi NTB.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - PT Gerbang NTB Emas (GNE) melakukan rapat umum pemegang saham (RUPS) luar biasa, Rabu (7/1/2025).

RUPS PT GNE hampir tiga tahun tertunda sejak 2023.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, RUPS PT GNE dilakukan dalam rangka menghidupkan kembali bisnis.

"Ada potensi yang menjanjikan GNE ke depan, oleh karena itu kita hidupkan kembali GNE itu saja sih," kata Iqbal saat ditemui usai RUPS, Rabu (7/1/2025). 

Baca juga: Pemprov NTB Siapkan Road Map untuk Sehatkan PT GNE

Pelunasan Utang 

RUPS ini baru bisa dilakukan setelah perusahaan daerah ini membayar utang pajak ke Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum sehingga blokirnya dibuka. 

Pembayaran pajak ini juga dilakukan setelah mendapat suntikan dana sebesar Rp8 miliar dari Pemerintah Provinsi NTB. 

Total utang yang harus dibayar ke Dirjen AHU sebesar Rp5,7 miliar sementara sisanya untuk operasional perusahaan. 

Iqbal mengatakan RUPS ini memberikan harapan baru bagi PT GNE di tengah kondisi keuangan yang perlahan mulai disehatkan setelah beberapa lini bisnisnya dipangkas. 

"RUPS ini kita mengesahkan laporan keuangan, sekaligus menyiapkan langkah-langkah ke depan," kata Iqbal. 

Fokus Satu Bisnis

Mantan Dubes Indonesia untuk Turki ini mengatakan, dari banyaknya lini bisnis yang selama ini dijalankan, PT GNE mulai saat ini hanya berfokus pada pemenuhan bahan bangunan seperti paving blok. 

"Tidak mungkin sebuah bisnis berkembang kalau terlalu banyak bisnisnya, jadi harus fokus pada satu lini bisnis," kata Iqbal. 

Iqbal melihat rekam jejak dari perjalanan bisnis yang pernah dilakukan perusahaan ini dan diwanti-wanti agar tidak kembali mengulang kesalahan. 

Saat ini ada dua kasus dari PT GNE yang tengah bergulir di aparat penegak hukum (APH). 

Yakni kerja sama penyediaan air bersih di Gili Trawangan, serta kasus penyertaan modal yang ditangani di tahap penyidikan. 

"Kesalahan-kesalahan, persoalan-persoalan dari masa lalu yang harus diselesaikan ke depan," kata Iqbal. 

Audit Keuangan Internal Perusahaan

Sementara itu, Plt Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, Marga Rayes mengatakan hasil RUPS ini diterima dengan catatan akan dilakukan audit Inspektorat Provinsi NTB. 

"Tadi RUPS diterima dengan catatan, akan dilakukan audit keuangan oleh APIP," kata Rayes. 

Rayes menegaskan bahwa, Gubernur Iqbal meminta agar semua persoalan masa lalu PT GNE diselesaikan. 

Tujuannya agar tahun ini bisa dimulai dengan langkah baru, dengan harapan PT GNE bisa menyumbangkan deviden. 

Perbaikan Kinerja Perusahaan

Plt Direktur Utama PT GNE, Lalu Anas Amrullah mengatakan yang menjadi masalah selama ini adalah penyelesaian utang sejak tahun 2011-2019.

Meski berdasarkan laporan Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) tahun 2025, PT GNE nihil menyumbang pendapatan asli daerah (PAD). 

Meski demikian perusahaan mampu menghasilkan keuntungan sebesar Rp252 juta. 

"Bisalah untuk menghidupi karyawannya," kata Anas. 

Dengan keinginan Gubernur NTB untuk memfokuskan lini bisnis PT GNE, hasil produksi bahan konstruksi ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang anggarannya berasal dari APBD. 

Anas mengatakan, sejak awal bisnis yang dijalankan perusahaan ini fokus pada konstruksi. 

Namun dalam perjalanannya, dikembangkan ke bisnis yang sebetulnya tidak dikuasai. 

Inilah yang menjadi cikal bakal munculnya banyak persoalan di tubuh PT GNE.

Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap kinerja jajaran direksi 2019-2024 direkomendasikan untuk mengembalikan kondisi keuangan direksi sebelumnya. 

Omzet PT GNE pada tahun 2024 sebesar Rp miliar,  tahun 2025 sedikit mengalami penurunan menjadi Rp12 miliar. 

Pada tahun 2026 ini, PT GNE ditargetkan meraup omzet sebesar Rp16 miliar. 

(*)