Pengisian Jabatan OPD Baru Pemprov NTB Terkendala Pertek BKN

Ringkasan Berita:

• 11 jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov NTB belum diisi pejabat definitif.
• Pemprov NTB menerapkan struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) baru di awal Januari 2026.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pengisian 11 jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tak kunjung dilakukan. 

Pemprov NTB sudah memberlakukan struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) baru di awal Januari 2026.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB Indah Dhamayanti Putri mengatakan, pengisian dengan pola rotasi pejabat ini masih menunggu persetujuan teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

"Ini masih menunggu Pertek yang turun," kata Dinda sapaan akrab Wagub NTB saat ditemui, Selasa (6/1/2026). 

Dinda memilih enggan berkomentar dan hanya tersenyum ketika disinggung soal hilangnya jabatan pejabat OPD yang digabung imbas SOTK baru.

"Nantilah kalau itu, pak gubernur saja," kata Dinda singkat. 

Baca juga: Alasan Pemprov NTB Nonjob-kan 11 Kepala OPD Terdampak SOTK Baru

SOTK Baru

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengukuhkan SOTK baru, Jumat (2/1/2026). 

Pelantikan dihadiri sejumlah pejabat OPD yang berubah. 

Di antaranya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Nursalim. 

BPKAD berubah nama menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Dinas Pariwisata yang menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

Sementara bagi OPD yang digabung, pejabatnya diberhentikan sementara dari jabatan.

Mereka antara lain:

Jamaluddin Malady sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perdagangan.

Sadimin sebelumnya menjabat Kepala Dinas PUPR.

Nunung Tri Ningsih sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sosial.

Wirawan Ahmad sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. 

Nuriyanti sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perindustrian. 

Surya Bahari sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. 

Muhammad Riadi sebelumnya menjabat Kepala Biro Umum.

Khairul Akbar sebelumnya menjabat Kepala Biro Administrasi Pimpinan.

Najamuddin Amy sebelumnya menjabat Karo Ekonomi.

Aidy Furqan sebelumnya menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan. 

Izzuddin Mahili sebelumnya menjabat Kepala Administrasi Pembangunan. 

(*)