Menjaga Asa NTB Keluar dari Provinsi Miskin Lewat Desa Berdaya

Ringkasan Berita:

• Lewat program Desa Berdaya pasangan Iqbal-Dinda ini ingin memberdayakan masyarakat mulai dari tingkat desa.

• Untuk memastikan gerakan Desa Berdaya ini berjalan dengan baik, Pemerintah Provinsi NTB juga sudah merekrut ribuan pendamping desa tranformatif. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Sejak masa kampanye dulu pasangan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda), kerap mengutarakan kalimat 'No one life behind' atau tidak ada satupun orang yang tertinggal. 

Maka setelah hampir 10 bulan memimpin Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dia meluncurkan satu gerakan yang disebut Desa Berdaya pada 16 Desember lalu. Atau sehari sebelum peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-67 NTB. 

Lewat program inilah pasangan Iqbal-Dinda ini ingin memberdayakan masyarakat mulai dari tingkat desa, apalagi gerakan ini sejalan dengan program pemerintah pusat misalnya Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. 

"Saya tidak pernah melihat momentum membangun desa yang lebih baik, karena komitmen membangun dari desa mulai dari pusat hingga ke daerah," kata Iqbal. 

Di tahap tahun pertama ini sebanyak 40 desa dengan status miskin ektrem dari 106 desa mendapat perhatian, tahun 2027 40 desa menjadi sasaran dan 2028 sisanya. Sehingga harapannya tahun 2029 sudah bebas dari miskin ektrem. 

Adapun 40 desa yang akan menjadi sasaran program Desa Berdaya tersebar di 10 kabupaten/kota di antaranya di Kota Mataram, tercatat ada empat kelurahan di antaranya yaitu Jempong Baru, Mandalika, Bintaro, dan Pagutan Timur. 

Di Kabupaten Lombok Utara ada Desa Senaru, Malaka, Gumantar, Bayan, dan Sigar Penjalin. Di Lombok Barat ada Buwun Mas, Taman Ayu, Batu Mekar, Batu Putih, dan Mekar Sari. Di Lombok Tengah ada Desa Barabali, Banyu Urip, Bangket Parak, Pemepek, Ungge, Kelebuh, dan Mangkung.

Selanjutnya, di Lombok Timur ada Tetebatu, Pringgabaya Utara, Sakra, Pijot, Sembalun Bumbung, Pesanggrahan, dan Lendang Nangka Utara. Di Sumbawa ada Desa Pada Suka, Labuan Aji, Motong, dan Lape. Di KSB ada Telaga Bertong dan Seteluk Tengah. 

Kemudian, di Dompu ada Desa Sori Tatanga, dan Saneo, di Bima ada Desa Nipa dan Mbawa. Serta di Kota Bima asa Jatibaru dan Ntobo.  

Untuk memastikan gerakan Desa Berdaya ini berjalan dengan baik, Pemerintah Provinsi NTB juga sudah merekrut ribuan pendamping desa tranformatif. 

Mereka yang akan mulai menganalisa persoalan yang sebenarnya terjadi di masyarakat, juga memastikan program ini tepat sasaran lewat verifikasi faktual di lapangan. 

Baca juga: Tingkatkan Keamanan, BTNGR Perbaiki Jalur dan Perbarui Alat Evakuasi

Sebab sasaran Desa Berdaya ini bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga perlu di verifikasi kembali untuk memastikan itu. 

Gubernur Iqbal menyampaikan, gerakan ini bukan hanya dilakukan oleh jajaran pemerintah saja. Tetapi oleh semua masyarakat, itulah kenapa dia tidak ingin menyebutnya sebagai program tetapi menjadi sebuah gerakan bersama. 

Saat ini, angka kemiskinan di NTB sebesar 11,78 persen, sedikit menurun dibandingkan awal tahun 2025 sebesar 11,91 persen. 

Terpisah akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram (Unram), Iwan Harsono optimis dengan program yang dibuat oleh Iqbal-Dinda ini NTB bisa keluar dari provinsi termiskin. 

Setidaknya ada tiga hal yang membuat dia optimis gerakan Desa Berdaya, membuat NTB keluar dari provinsi miskin tersebut. 

Pertama program berbasis data, kedua ada pendampingan dan ketiga di desain graduasi. Artinya orang miskin yang selama ini diberi makan, didesain untuk bisa mandiri. 

"Itu didesain bagaiamana agar mereka bisa lebih mandiri, pengentasan kemiskinan jangka panjang itu bagaiamana memberikan mereka pancingan itu. Cuma ini bagaimana pendampingan itu benar-benar terjadi," kata Iwan. 

Selain gerakan Desa Berdaya, Iwan menyebut rencana pembangunan bypass port to port Lembar-Kayangan juga sebagai sebuah harapan, bagimana ekonomi tumbuh di NTB. 

Dia mencontohkan di beberapa negara setiap satu persen pembangunan infrastruktur, itu mendorong pertumbuhan 0,25 persen yang menyebabkan terjadinya aglomerasi ekonomi. 

"Contohnya kalau port to port ini jadi akan memangkas perjalanan dari yang semula empat jam menjadi 1.30 sampai dua jam," kata Iwan. 

Namun Iwan mengingatkan agar proyek bypass port to port yang saat ini sudah masuk pada tahapan uji kelayakan ini, justru akan mengurangi produktivitas persawahan. 

Sehingga dia berharap setiap ruas jalan yang melintasi lahan persawahan itu disiapkan penggantinya, agar produksi yang saat ini sudah baik tidak berkurang akibat proyek bypass port to port ini. 

"Harus ada pengadaan sawah tiga kali (luasan yang digunakan sebagai jalan), supaya tidak rusak ini," kata Iwan. 

Maka jika ini semua berjalan baik, triple agenda Iqbal-Dinda seperti pengentasan kemiskinan, pariwisata mendunia dan ketahan pengan akan berjalan sesuai dengan rencana. 

(*)