Jelang Penutupan, 4 Pejabat Pemprov NTB Bidik Kursi Sekda

Ringkasan Berita:

• Sudah ada empat pejabat yang mendaftarkan diri kepada panitia seleksi (Pansel) calon Sekda NTB.

• Tdak menutup kemungkinan bahwa pelamar akan terus bertambah hingga ditutupnya pendaftaran pada, Sabtu (20/12/2025) esok.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Menjelang penutupan pendaftaran calon Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sudah ada empat pejabat yang mendaftarkan diri kepada panitia seleksi (Pansel). 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno menyampaikan sampai saat ini masih ada sejumlah pejabat yang juga terus berkonsultasi dengan pansel terkait dokumen pendaftaran. 

"Sampai siang ini sudah empat orang yang daftar. Dua orang barusan kontak saya, sedang proses melengkapi berkas untuk mendaftar," kata Yiyit sapaan akrabnya, Jumat (19/12/2025). 

Yiyit menyebut, tidak menutup kemungkinan bahwa pelamar akan terus bertambah hingga ditutupnya pendaftaran pada, Sabtu (20/12/2025) esok. Ia juga mengatakan semua pendaftar tersebut merupakan pejabat dari lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

"Kesemuanya (Pelamar) dari Pemprov NTB," kata mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) ini. 

Sebelumnya Yiyit menyatakan, sesuai dengan ketentuan bila sudah ada empat orang yang mendaftar, maka kegiatan akan dilanjutkan dengan Computer Assisted Test (CAT), pemetaan potensi dan kompetensi di Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

"Jadi ada perubahan jadwal yang sedianya di Januari, alhamdulillah dari BKN dipercepat tangg 22-24 Desember 2025," kata Yiyit. 

Kriteria Sekda yang Diinginkan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal

Gubernur Lalu Muhamad Iqbal membeberkan kriteria calon sekertaris daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang diinginkannya. 

Menurutnya sosok calon Sekda tersebut bisa lihai dalam tata kelola birokrasi, hal ini akan memudahkan dia dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. 

Baca juga: Kenaikan UMP NTB 2026 Tunggu Persetujuan Gubernur Iqbal

Karena Gubernur tidak hanya mengurus pemerintahan, tetapi juga harus turun kepada masyarakat mendengar kebutuhan dan keinginan dari mereka untuk dilaksanakan sebagai program. 

Selain urusan masyarakat, Gubernur juga kata Iqbal harus membangun jejaring dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah lainnya. 

"Kita tidak boleh hanya di dalam, harus turun ke lapangan, juga harus membangun networking," kata Iqbal. 

Dengan kriteria tersebut, tentu akan meringankan bebannya dalam mengelola dan mengkoordinasikan semua programnya bersama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di Pemerintah Provinsi NTB. 

Mantan Dubes Indonesia untuk Turki itu mengaku, semua pejabat Pemerintah Provinsi NTB yang secara administrasi memenuhi syarat di dorong untuk mendaftar. 

"Saya akan mengizinkan semua untuk mendaftar selama itu memenuhi syarat," kata Iqbal. 

(*)