Dongkrak PAD MBLB, Pemkab Lombok Timur Perketat Pengawasan Galian C

Ringkasan Berita:

• Pemkab Lombok Timur memperketat pengawasan galian C dengan penjagaan di mulut tambang dan perbatasan guna meningkatkan PAD sektor MBLB.

• Rencana jembatan timbang belum direalisasikan karena dikhawatirkan berdampak pada kerusakan jalan, sementara pembayaran pajak diarahkan lewat kanal non-tunai.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Rozi Anwar 

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan memperketat pengawasan aktivitas galian C di lapangan.

Langkah ini dilakukan menyusul belum optimalnya penerimaan daerah dari sektor tersebut.

Bupati Lombok Timur, Haerul Warisan, mengatakan, pemerintah daerah saat ini menerapkan sistem penjagaan langsung di mulut tambang serta di sejumlah titik perbatasan. Namun, upaya tersebut dinilai belum mampu mendongkrak PAD secara signifikan.

“Kita sudah perketat di lapangan, seperti kita menaruh orang-orang di mulut tambang dan sementara ini itu saja yang bisa kita lakukan,” kata Haerul Warisan, Senin (15/12/2025).

Bupati yang akrab disapa Iron itu menjelaskan, pemerintah daerah belum dapat menerapkan pengawasan lain, seperti penggunaan jembatan timbang di perbatasan.

Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memicu dampak lain, terutama terhadap kondisi infrastruktur jalan.

“Kalau kita lakukan dengan cara timbangan, baik dengan batas maksimal maupun tidak dibatasi tapi dihitung dengan pembayaran retribusinya berdasarkan jumlah kubik, maka mereka akan memakai jalan alternatif, tidak mau memakai jalan besar, sehingga menyebabkan jalan menjadi rusak,” ujarnya.

Baca juga: Bupati Iron Optimistis PAD Tembus 100 Persen, Berkat Digitalisasi Penarikan Pajak

Terkait mekanisme pembayaran pajak MBLB, Iron menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah menyediakan sejumlah kanal pembayaran non-tunai. Pembayaran dapat dilakukan melalui layanan perbankan digital yang terintegrasi dengan sistem milik Pemkab Lombok Timur.

“Kita kan punya sembilan bentuk untuk pembayarannya, jadi lewat sana dulu untuk membayar,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur, Muksin, mengungkapkan bahwa rencana pembangunan jembatan timbang sebenarnya telah dianggarkan pada tahun 2025. Namun hingga kini, rencana tersebut belum direalisasikan.

“Kita diarahkan oleh pimpinan untuk menjaga tiga orang di mulut tambang dan berjaga di perbatasan. Nah itu yang berjalan sekarang,” kata Muksin.

(*)